Langkah Simpatik SBY Sebagai Seorang Negarawan Sejati

Orang dapat menafsirkan apa saja tentang langkah yang diambil SBY, bertemu dengan Presiden Jokowi. Tentu saja banyak tafsir bermunculan yang kadang sangat liar dan keluar konteks.

Tapi yang paling nyata di permukaan adalah, SBY telah menunjukkan sifat seorang negarawan, yang ingin mencairkan suasana gonjang-ganjing yang sedang melanda negeri ini dalam dua tahun terakhir. Puncaknya dalam 3 bulan terakhir ketika suhu politik mengalami eskalasi secara tajam, terkait pilkada DKI.

Bukan sekali dua saja SBY selalu mendapatkan tudingan tidak sedap yang diarahkan kepadanya dan keluarga besarnya. Ketika menjadi presiden, hal seperti ini kerap dialaminya, bahkan ada yang berlaku sangat vulgar.

Tentunya masyarakat Indonesia masih ingat bagaimana para demonstran menghadirkan seekor kerbau yang menuliskan singkatan nama presiden waktu itu, ke area demo. Seharusnya ini kejahatan luar biasa dan ini personifikasi yang tidak beradab. Apalagi bila dilakukan seorang yang punya pendidikan.

SBY bersama Hadi Utomo

SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, bersama almarhum Hadi Utomo, mantan Ketua Umum Demokrat, dalam sebiah acara partai

Akan tetapi, dengan sikap elegan, SBY, menghadapi semua itu tanpa ada langkah “tangkap-menangkap” kepada peserta demo. Seorang kepala negara yang dapat memerintahkan apa saja atas dasar wewenang yang melekat padanya sebagai presiden, bisa berlaku sangat dewasa.

Ingin bertemu Mega

Bukan hanya dengan Jokowi, akan tetapi dengan Mega pun, SBY ingin bertemu muka, untuk memberikan banyak hal bagi bangsa ini. Sikap mutung berkepanjangan yang ditunjukkan Megawati, menghambat semua keinginan baik ini.

Seyogyanya tidak ada kamus “merajuk” dalam diri seorang negawan atau yang ingin disebut sebagai negarawati. Sifat tersebut tidak menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

Taufik Kiemas almarhum, yang juga pernah “berseteru”, menunjukkan jiwa besar “menerima” pertemanan kembali dengan SBY. Sangat elegan; sangat gentlement. Kiemas pantas termasuk dalam deretan negarawan yang dimiliki negeri ini.

Presiden, mantan presiden, mantan petinggi negara adalah orang-orang terbaik yang seharusnya selalu siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan cara dan kondisi apa pun. Karena mereka adalah orang-orang yang (pernah) dipercaya mengurus negeri ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Pemikiran mereka tetap dibutuhkan hingga sebelum ajal menjemputnya. Tidak ada kata selesai bagi seorang negarawan untuk mengabdi. Betapa pun hasil dari sebuah pemikiran bersama adalah sebuah kesepakatan untuk tidak bersepakat.

Makanya sulit dipercaya apabila setelah sekian lama berlalu, Mega, tidak bisa sembuh dari rasa sakit hatinya. Ini akan menjadi blunder, baik secara eksternal maupun internal.

Credit point

Dalam ruang lingkup negara, di mata masyarakat dan rakyat Indonesia, kesan mutung Megawati, akan memberikan credit point bagi posisi dirinya yang sesungguhnya. Mega dinilai sebagai seorang “pendendam” dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri.

Dan ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin dalam negara demokrasi. Padahal masalah politik bukanlan tekstual yang harus ditafsirkan persis sama dengan apa yang tertulis. Politik itu “makhluk” dinamis. Menjauh dan merapat selalu terjadi dalam dinamika politik. Di sana tidak ada yang ajeg, kecuali sebuah kepentingan.

Secara internal akan menjadi konsumsi yang lezat yang disuguhkan oleh orang-orang di lingkungannya yang ingin cari muka. Topik tentang SBY akan selalu menarik untuk ditampilkan sebagai pintu masuk untuk mengambil hati Mega. Di lingkungan PDIP, sosok Mega adalah sosok super power.

Cara menaklukkannya hanya dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan sisi kekurangan seorang SBY. Mega akan mengganggap pendiriannya selama ini benar, karena terbukti banyak yang mendukungnya. Mega merasa ternyata dia tidak sendirian.

Perlu sekali untuk disadari, bahwa, dalam institusi dan partai politik mana pun, informasi apa saja yang berasal dari seorang yang suka “cari muka” akan merusak pola hubungan harmonis dan demokrasi di internal partai. Akan ada adu domba antarelit, pengurus dan lain sebagainya. Ini akan mengubah iklim politik internal menjadi tidak kondusif. Saling curiga dan merasa dicurigai.

Peran SBY

Kembali ke persoalan silaturrahim SBY dan Jokowi, maka ini merupakan kabar baik yang harus disambut dengan gembira. Seorang presiden dan mantan presiden bisa duduk semeja sambil menyeruput teh hangat dan membahas masalah negara.

Sosok SBY bisa berperan untuk meredakan ketengangan antara negara dan “umat Islam”, yang penuh hiruk pikuk di dunia maya, menghiasi media sosial secara masif. SBY adalah jembatan emas yang dapat dilalui oleh kedua belah pihak.

Pertemuan dengan Jokowi dapat dipastikan tidak akan membicarakan ke arah mana SBY akan membawa partainya. SBY bukan sosok yang gegabah. Kampanye putaran pertama, SBY dan pasangan AHY-Silvy, didukung oleh sebagian umat Islam. Bahkan AHY adalah tamu kehormatan dalam acara “112” di mesjid Istiqlal, dan mendapat apresiasi penuh dari masyarakat luas.

Atas kondisi tersebut sangat tidak mungkin orang sekelas SBY dengan serta merta akan mengubah arah politiknya ke kutub yang berlawanan dengan orang-orang yang selama ini membelanya ketika menghadapi berbagai tuduhan dan “penghinaan”.

Langkah yang paling sederhana adalah membiarkan kadernya untuk menentukan kepada siapa dukungan mereka akan dilabuhkan. Peta yang mengikuti keputusan ini akan terbentuk dari latar belakang para elait partai dan warna para kader-kadernya.

Kebebasan bagi para kader

Sangat mungkin dipastikan, Hinca Panjaitan dan kawan-kawannya akan ikut merapat ke paslon nomor dua menyusul Ruhut Sitompul, yang sudah lebih dulu bergabung ke sana.

Sementara itu, kelompok Dr. Agus Abubakar dan kawan-kawan tidak mungkin tidak, akan membawa gerbongnya bergabung dengan rekannya Jalaluddin Rahmat yang aktif di PDIP. Disusul kelompok Ulil Abshar Abdala yang juga akan merapat ke sana.

Sisanya kelompok Islam, dipastikan akan mengambil langkah untuk mendukung Anies dan Uno. Hanya saja di luar dari semua polarisasi yang adatelah terbentuk, mereka, akan mengambil keputusan sendiri-sendiri sesuai dengan kecenderungan masing-masing.

Pilkada bukan akhir dari segalanya, siapa pun yang akan menang mereka adalah putra terbaik Indonesia. Posisi penyelenggara dan pengawas yang tidak berpihak, menjadi kunci utama yang harus dipegang erat oleh setiap komisioner dalam lembaga tersebut, sesuai dengan sumpah dan janji.

Dalam kondisi iklim demokrasi yang belum sehat, iming-iming, akan menjadi daya tarik yang sulit untuk dihindari, sehingga mendorong seseorang berlaku lacut, dan menjelma menjadi komprador politik yang akan merusak pilar-pilar demokrasi negeri ini.