Keraton Yogyakarta di mata Orang Non-Jawa

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dilihat dari arah utara
Keraton Yogyakarta

Nama Yogyakarta hampir pasti selalu menempati relung hati sebagian besar masyarakat non-Jawa yang berasal dari seluruh penjuru nusantara. Apakah itu mereka yang pernah menuntut ilmu di Yoyakarta; mengikuti pelatihan; ataupun mereka yang hanya datang sebagai wisatawan domestik yang mengunjungi Yogyakarta. Sekilas tentu ada kesan yang tinggal di hati sanubari mereka tentang Yogyakarta yang menyimpan berjuta cerita.

Yogyakarta mulai menjadi terkenal ke seantero Indonesia dimulai ketika ibukota sementara Republik Indonesia, atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dipindahkan ke Yogyakarta. Yogyakarta menjadi ibukota perjuangan, sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Disusul kemudian dengan peristiwa “Serangan Umum 1 Maret 1949”, yang dilakukan Tentara Republik Indonesia (TNI), sebagai respons yang sangat bernilai, terhadap Agresi Militer II Belanda, dengan sandi Operasi Kraal, ke Yogyakarta, pada 19 Desember 1948.

Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama-sama dengan Sri Paku Alaman VIII, yang memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Yang kemudian oleh karena jasa-jasa tersebut, Yogyakarta mendapat predikat sebagai Daerah Istimewa. Dalam perkembangannya Yogyakarta terus menjadi cerita sejarah dan romantika yang menarik. ditambah lagi dengan hadirnya perguruan tinggi dan universitas bergengsi yang menjadi tujuan setiap calon mahasiswa untuk meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kisah kasih anak manusia pun banyak terjalin di Yogyakarta. Seseorang yang berasal dari tanah kelahirannya yang jauh bertemu dan memadu kasih di Yogyakarta, yang kemudian dilanjutkan untuk membangun mahligai rumah tangga bersama.

Yogyakarta, sejak awal bedirinya republik ini, telah banyak menyumbangkan putra terbaiknya bagi Republik Indonesia, Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, di mana jabatan terakhir beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, periode 1973-1978. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang bernama asli, Bendoro Raden Mas Dorodjatun, yang naik tahta menjadi Sultan Yugyakarta, pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga, merupakan sosok yang sangat karismatik, sederhana, merakyat serta memiliki wibawa dan kebijaksanaan yang luar biasa.

Setiap orang Indonesia menghormati sosok raja Yogyakarta ini, sehingga beliau dikenal oleh seluruh anak Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga dipandang sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki ilmu pengatahuan yang luas, serta terbuka untuk pembaruan. Keraton yang dulunya terkesan eksklusif, menjadi lebih terbuka bagi masyarakat umum. Sehingga sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang isi dalam keraton menjadi tahu melalui ekspos berbagai piranti kraton yang ada di dalam keraton yang dapat diakses dengan mengunjungi seluruh bagian dalam kraton yang diperbolehkan. Bangunan, benda-benda dan foto-foto yang terdapat di dalam keraton menjadi sumber informasi yang dapat diserap oleh pengunjung sebagai alat yang mengambarkan bagaimana sesungguhnya perjalanan sejarah keraton Kerajaan Mataram, Ngayogyakarta Hadiningrat sejak jaman dahulu hingga saat ini.

Belakangan, sejak akhir bulan April 2015, muncul hiruk pikuk yang tak pernah dinyana oleh masyarakat Indonesia. Pertentangan yang terjadi di Kesultanan Mangkunegaran, di Solo dan Kesultanan Cirebon telah ikut menarik perhatian masyarakat dan pemerintah setempat atau pun pemerintah daerah. Kali ini keraton yang adem ayem, di Yogyakarta, tiba-tiba menjadi ajang yang panas dalam perebutan pengaruh yang berbalut kekuasaan. Perselisihan internal antarsesama punggawa “isi dalam” keraton, disyaki sepertinya sedang menerpa Keraton Kesultanan Mataram, di Yogyakarta.

Saat ini sedang muncul perbedaan pendapat antara Hamengku Buwono X yang merupakan Raja pemegang tahta penerus kekuasaan dari raja sebelumnya dan saudara laki-laki lainnya dari Sultan. Pemicunya adalah menyusul diterbitkannya Sabda Raja I, pada tanggal 30 Arpril 2015, dan Sabda Raja kedua, yang hanya berselang selama lima hari kemudian. Bahkan dalam pembacaan Sabda Raja yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2015, yang berlangsung di Bangsal Siti Hinggil, para adik laki-laki Sultan, menolak untuk menghadirinya.

Pokok permasalahan yang digugat oleh para adik adalah, dengan menerbitkan Sabda Raja, Hamengku Buwono IX dianggap oleh adik-adiknya, telah melanggar “paugeran” milik keraton yang telah secara turun temurun diberlakukan di lingkungan keraton. Dalam Sabda Raja disebut-sebut, Sultan, antara lain telah menghilangkan gelar Khalifatullah, melarang ucapan Asssalamu’alaikum di lingkungan keraton, mengganti nama Hamengku Buwono, menjadi Hamengku Bawono, serta memberikan gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi kepada anak perempuan pertamanya, yang sebelumnya bernama GKR Pembayun. Gelar ini merupakan gelar yang biasanya ditabalkan kepada putra mahkota dari raja-raja sebelumnya.

Di mata masyarakat, secara agama tidak terlalu masalah apabila keraton tidak lagi menyematkan gelar “khalifatullah” kepada raja ataupun menghilangkan ucapan “assalamu’alaikum” di lingkungan keraton. Karena nilai-nilai ini bersifat universal dan dapat tumbuh di mana saja, tanpa harus di lingkungan sebuah keraton, misalnya. Akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda, dapat dinilai bahwa, Raja Hamengku Buwono X, seperti sedang berusaha mencerabut nilai-nilai Islam dari akar kebiasan yang berlaku di dalam keraton, yang merupakan warisan budaya nenek moyangnya sebagai raja dari sebuah Kerajaan Islam yang memimpin Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat sebelum-sebelumnya. Sebutan Sultan, selalu identik dengan agama yang dianut oleh rajanya. Dan ini berlaku di seluruh keraton kesultanan yang tersebar di nusantara. Sehingga segala aktivitas di dalam keraton selalu berlandaskan kepada ritual yang bernilai Islam.

Modernisasi, nasionalisasi atau pluralisasi yang berlangsung di internal keraton, seyoyanya tidak akan menyentuh nilai-nilai sakral yang telah mengakar di lingkungan keraton, sejak berabad yang lampau. Nilai-nilai ini akan terus langgeng selama kerajaan ini berdiri. Karena jika tidak, maka ruh dan marwah dari dinasti itu sendiri, dikhawatirkan lambat laun akan sirna. Raja hanya akan dianggap sebagai seorang pemimpin budaya, bukan sebagai raja sesungguhnya, yang memiiki kemampuan dan kekuatan “magis” sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, —untuk memimpin kerajaan, memimpin budaya dan sekaligus sebagai pemimpin agama—, melainkan seorang raja yang sedang bertugas hanya untuk memelihara adat dan tradisi Jawa semata.

Terus terang bagi setiap orang yang kadung cinta pada Yogyakarta, tentu saja sangat menyayangkan dan merasa kecewa, apabila Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah budaya warisan Indonesia yang masyarakatnya lemah lembut; berbudi luhur; daerah istimewa; kota pelajar dan kota bersejarah, harus mengalami ketegangan yang dapat memicu perpecahan di antara keluarga besar keraton. Sebuah pengalaman yang sangat mahal dan tidak mendidik, ketika keluarga besar keraton, raja dan saudara-saudaranya yang merupakan figure-figur teladan yang dihormati, harus berada dalam arena pertikaian, tanpa ada penyelesaian. Semoga badai cepat berlalu….**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *