Nepotisme di Indonesia

Nepotisme, merupakan sebuah gejala dan pengetahuan tentang bagaimana perilaku seseorang yang erat kaitannya dengan upaya untuk mendahulukan diri sendiri dan keluarganya serta berbagai upaya untuk mementingkan diri dan keluarganya daripada kepentingan orang banyak. Nepotisme dianggap tidak sehat bagi sebagian orang, karena lebih mengutamakan sanak keluarganya sendiri khusunya dalam memberikan suatu jabatan tertentu; menutup peluang bagi orang lain untuk berada dalam barisan untuk bisa tampil sebagai calon pemimpin dalam sebuah pemerintahan dan organisasi. Padahal orang lain yang bukan keluarganya memiliki syarat yang cukup untuk suatu jabatan tersebut. Kata nepotisme itu sendiri berasal dari kata Latin: nepos, yang berarti keponakan (nephew); dan ismus, yang berarti alam pikiran, aliran, paham, kepercayan dan sejenisnya.

Nepotisme sejauh ini telah berlaku dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan ataupun kesultanan. Setiap raja selalu menetapkan seorang putra mahkota yang akan mengantikan dirinya apabila dia berhalangan tetap dan tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai raja ataupun sultan, sebagai (calon) penggantinya. Negara semacam Vatikan yang dipimpim oleh seorang Paus yang berperaan sebagai pemimpin agama dan sekaligus pemimpin negara, juga pada awalnya tidak bebas dari sistem nepostisme. Karena seorang Paus tidak boleh memiliki istri, membuat Paus tidak memiliki keturunan. Maka kemudian keponakannya yang dipilih untuk ikut terlibat di dalam pemerintahan dan organisasi yang dipimpinnya. Paus mengangkat keponakannya untuk menjadi seorang kardinal.

Di awal kelahiran Islam, nepotisme juga terjadi. Nabi Muhammad SAW, memiliki hubungan yang khusus dengan para sahabat yang mengelilinginya yang kemudian menjadi penggantinya setelah beliau meninggal. Khalifah pertama yang menggantikan Muhammad SAW., sebagai pemimpin agama dan negara, adalah Abubakar Ashshidiq, yang merupakan ayah kandung dari Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, juga adalah mertua Nabi Muhammad, SAW, karena salah seorang istri nabi yang bernama Hafshah, adalah anak kandung Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga Ustman bin Affan, adalah menantu, Muhammad SAW, karena menikah dengan putri beliau, yang bernama Ruqayyah. Sementara khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, yang merupakan putra dari paman nabi yang bernama Abi Thalib, sekaligus sebagai menantu karena beristrikan Fatimah, putri beliau.

Di Amerika Serikat, praktek nepotisme juga pernah terjadi. Yang paling dekat adalah ketika George W. Bush menjadi presiden AS yang ke-43 pada periode 2001-2009, dimana, sebelumnya, orang tua kandungnya, George H. W. Bush pernah terpilih menjadi presiden AS yang ke-41, yaitu pada tahun 1989-1993. Demikian pula Hillary Clinton yang merupakan isteri dari Presiden Bill Clinton, pada tahun 2008 menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, bersaing dengan Barack Obama. Namun kemudian, Hillary, dipercayakan menjadi Menteri Luar Negeri dalam masa periode pertama Presiden Barack Obama (2009-2013). Gambaran ini tidak terlepas dari adanya unsur nepotisme di dalamnya. Bahwa majunya seseorang manjadi calon presiden dari sebuah partai bukanlah terjadi begitu saja dalam kondisi yang spontan dan mendadak. Melainkan telah melalui sebuah proses panjang yang sengaja didesain sejak orang tua ataupun suaminya berkuasa; melalui keterlibatan intens yang sengaja dibangun dan telah berlangsung lama.
Masyarakat Indonesia, juga mengenal politik dinasti yang terkesan sarat nepotisme.

Terdapat paling tidak ada empat parpol besar yang menerapkan politik nepotisme di dalam tubuh partainya secara gamblang. Tiga di antaranya pernah menjadi “the ruling party” di negeri ini. Secara kebetulan Megawati yang “menguasasi” PDI sejak tahun 1993, pascakongres di Surabaya, adalah isteri dari mediang Taufiq Kiemas, yang merupakan salah seorang petinggi partai PDIP. Gonjang ganjing yang menimpa partai ini setelah kongres di Medan tahun 1996, menyebabkan partai ini terbelah menjadi dua. PDI dipimpin oleh Soeryadi dan PDIP dipimpin oleh Megawati. Megawati dan suaminya mediang Taufiq Kiemas secara berturut-turut selama lebih dari empat periode selalu berada di tampuk pimpinan PDIP. Kemudian praktis sejak 2006, anak perempuan Megawati –Puan Maharani– pun mulai masuk ke jajaran elit di dalam kepengurusan PDIP, sehingga terlihat seakan-akan PDIP benar-benar berada dalam genggaman trisula: anak-istri-suami. Bahkan Mega juga menunjuk anak kandungnya yang masih relatif muda tersebut sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPR RI periode 2012-2014. Sebelum meninggal dunia, mediang Taufiq Kiemas, juga merupakan figur sentral yang memiliki kekuasaan luar biasa terhadap arah dan kebijakan politik partai serta sangat disegani oleh tokoh-tokoh lainnya yang ada di lingkungan PDIP.

Praktek nepotisme juga diperagakan di dalam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais sebagai pendiri PAN sangat masif terlibat dalam setiap suksesi kepemimpinan partai tersebut. Setelah gagal memenangkan Drajat Wibowo dalam Munas 2009 karena kalah dalam pertarungan dengan Hatta Rajasa, maka pada Kongres 2015, Amien Rais dengan berbaga cara berhasil membunuh karakter Hatta Rajasa dan mampu “memberikan” kemenangan kepada bisannya, Zulkifli Hasan, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Indonesia Bangkit di bawah Presiden SBY. Sementara Hatta Rajasa yang waktu itu memegang jabatan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, dan menjadi atasan Zulkifli Hasan, harus kalah dalam kongres tersebut. Kemudian dalam penetapan struktur organisasi DPP PAN, Amien Rais mampu menempatkan anak kandungnya, Ahmad Hanafi dan Ahmad Mumtaz Rais di dalam jajaran kepengurusan PAN periode 2015-2020.

Partai lainnya adalah Partai Demokrat. Partai yang didirikan oleh gabungan beberapa orang yang berasal dari berbagai unsur, antara lain, akademisi, pengusaha, purnawirawan, dan juga dari unsur politisi ini berawal dari keinginan untuk membentuk kendaraan poliitik baru pascaawal masa reformasi ini. SBY yang menjadi ikon partai dan merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengambil alih jabatan ketua umum untuk menggantikan Anas Urbaninggrum yang terbelit kasus hukum dan mengundurkan diri. Dalam pada itu SBY tetap mempertahankan putra kandungnya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai Sekretaris Jenderal, yang merupakan jabatan sangat strategis dalam sebuah partai. Demikian pula setelah duduk di DPR RI, putra kandung SBY yang akrab dipanggil Ibas tersebut, dipercayakan menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, periode 2014-2019. Dalam Kongres ke-4, pada 12 Mei 2015, SBY secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2015-2020.

Partai Golkar memiliki sejarah panjang di dalam urusan nepotisme. Raja-raja kecil yang menjadi piminan di daerah, dengan tanpa rasa malu melibatkan anak istrinya untuk menjadi pengurus dan kemudian ada yang menjadi anggota DPRD. Sehingga kala itu muncul istilah yang diplesetkan dari sebuah organisasi underbow Partai Golkar, AMPI, menjadi: anak, mantu, keponakan, istri, bukan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Sebaliknya, di pusat, Pak Harto yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tidak sedikitpun berhasrat melibatkan putra putrinya dalam dunia politik, apalagi sampai menjadi anggota DPR. Demikian juga tidak ada satupun putra putri Pak Harto, yang masuk menjadi taruna Akabri ataupun Akmil sebagai jalan mulus untuk menuju ke lingkaran pemerintahan ketika itu. Padahal kekuasaan Pak Harto yang sedemikian besar, bisa menentukan segalanya untuk direalisasikan. Keterlibatan putra putri Pak Harto baru terjadi setelah 30 tahun masa pemerintahannya. Mbak Tutut, yang bernama lengkap Siti Hardiyanti Hastuti, dipercayakan sebagai salah satu pengurus Partai Golkar dan kemudian pernah diangkat menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII yang bersusia sangat singkat.

Nepotisme tidak selamanya tidak baik. Nabi Muhammad SAW mempercayai, para khulafa-urrasyidin yang kesemuanya merupakan orang yang memiliki hubungan pertalian yang khusus dengan beliau. Akan tetapi kepemimpinan khulafa-urrasyidin mengalami kegemilangan, baik di dalam pemgembang agama maupun dalam menata sistem pemerintahan. Bahkan Umar bin Kattab, oleh Michael H. Hart, namanya dimasukkan dalam bukunya yang berjudul “100 Tokoh yang Paling Berpengaruh di Dunia”. Demikian juga kedudukan raja yang ada di dalam beberapa pemerintahan kerajaan yang masih ada di dunia. Kebanyakan di antaranya tetap mampu memberikan sesuatu yang baik bagi pemerintahan dan mempersembah kemakmuran bagi rakyatnya. Nepotisme juga bukanlah sebuah dosa apabila penempatannya didasarkan kepada kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh keluarganya. Yang salah apabila ada pemaksaan kehendak dengan menempatkan anak dan keluarganya tanpa memperhatikan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi sebuah jabatan, baik di dalam pemerintahan maupun dalam sebuah organisasi.

Politik dinasti yang marak di dalam pemerintahan daerah di Indonesia, dari gubernur hingga tingkat walikota dan bupati malah menjadi sebuah pelajaran yang sangat tidak baik bagi perkembangan politik pemerintahan di Indonesia. Banyak terjadi pejabat petahana (incumbent), menunjuk anak ataupun istri dalam sistem suksesi bukanlah perkara karena kemampuan, melainkan lebih kepada haus kekuasaan. Demikian juga menempatkan dan istri dalam daftar calon anggota DPR/ DPRD, ini bisa menjadi sebuah preseden yang buruk manakala upaya itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan kekuasaan. Karena akhirnya kasihan rakyat yang harus membayar orang-orang yang tidak bermutu dan tidak mampu memberikan umpan balik untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pascareformasi fenomena raja kecil semakin menjadi-jadi, sangat vulgar dan semakin menggila. Suami menjadi gubernur, anak dicalonkan menjadi bupati; istri menjadi walikota. Ada juga Bapaknya gubernur anak dan istrinya dicalonkan jadi anggota DPR. Bahkan ada yang mencalonkan istri dan anak-anaknya menjadi calon anggota legislatif melalui beberapa partai yang berbeda dalam waktu yang bersamaan sekaligus, sehingga begitu terpilih, maka semua isi rumahnya menjadi wakil rakyat. Kondisi ini seakan-akan, menunjukan bahwa tidak ada pekerjaan lainnya yang mampu diemban oleh keluarga mereka kecuali harus berada di lingkungan tersebut secara sedemikian rupa. Nyaris kondisi ini, hampir menyerupai kerajaan sungguhan.

Reformasi memberi peluang bagi munculnya raja-raja kecil di daerah. Sebagian dari mereka, karena kekuasaan, ada yang menjelma menjadi moster yang menakutkan dan tidak mempan kritik. Sebagian lagi ada yang dianggap sebagai predator yang setiap saat bisa memangsa siapa saja dan melecehkan siapa saja yang dia inginkan. Beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di daerah, yang melibatkan kepala daerah, tidak tembus dibawa ke meja hijau, karena ternyata banyak di antara mereka yang kebal hukum. Sementara, rakyat yang menjadi korban tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Dampak buruk dari sebuah reformasi yang kebablasan….**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *