Quo Vadis Sepakbola Indonesia…?

Di era tahun 1970-an hingga menjelang tahun 90-an, PSSI memiliki manajamen yang cukup baik. Indonesia waktu itu memang memiliki orang-orang gila bola yang rela berkorban apa saja demi memajukan sepakbola, seperti: Bardosono, Endang Witarsa, Ali Sadikin, Sjarnoebi Said, Kamaruddin Panggabean, T. D. Pardede dan lain sebagainya. Di media pun Indonesia memiliki Kadir Yusuf, seorang kolumnis berkategori maestro yang sangat “menguasai” jeroan sepakbola; dan juga Valens Doy, yang setiap sentuhannya tentang sepakbola mampu menggugah awak bola untuk terus berbenah diri. Orang-orang yang hadir di lingkungan PSSI adalah mereka yang memang hobi bola dan ingin berbakti untuk kemajuan sepakbola Indonesia dan bukan numpang cari duit di dalam organisasi sepakbola Indonesia tersebut. Sehingga mereka akan berkerja karena memang mereka mencintai sepakbola. Dan hasilnya pun sepakbola Indonesia disegani oleh tim-tim yang berasal dari Asia.
Melalui tangan dingin mereka pula lah bermula lahirnya sepakbola profesional Indonesia, dengan terbentuknya Liga Sepakbola Utama (Galatama), dan bahkan sang kolumnis, Kadir Yusuf, yang sangat faham tentang seluk beluk sepakbola, pernah dipercayakan menjadi ketua liga profesional tersebut. Beberapa turnamen internasional juga banyak bermunculan di ranah sepakbola Indonesia saat itu. Sebut saja Marah Halim Cup (pertama digelar pada tahun 1972) yang setiap tahunnya diadakan di Medan; Anniversary Cup dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta, yang digelar di Jakarta (dimulai pada tahun 1970); dan Piala Kemerdekaan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia (mulai diadakan pada tahun 1985), juga dilaksanakan di Jakarta. Ketiga event tersebut tidak hanya diikuti oleh tim sepakbola tingkat Asean, melainkan tim-tim terbaik Asia, Afrika, Amerika Selatan, Autralia dan juga dari Eropa. Ini membuktikan bahwa ketika itu sepakbola Indonesia tidak dipandang sebelah mata, sebaliknya dihargai pada tingkat yang lebih mendunia.
Saat ini sepakbola indonesia sangat memprihatinkan. Ketika di tangan Nurdin Khalid, pemerintahan Yodhoyono ingin mencoba masuk ke dalam internal PSSI, karena memang PSSI sedang dilanda persoalan akut; Ketua Umum PSSI, waktu itu, Nurdin Khalid, sedang berada di dalam penjara karena kasus korupsi di institusi perkoperasian. Pemerintah ingin mendorong pembenahan, agar PSSI tidak stagnan karena tidak memiliki ketua umum yang aktif dan bisa bergerak bebas. Bahkan sudah “menghibahkan” Jenderal (Purnawirawan) George Toisutta, figur yang cukup kredibel untuk mengubah arah pembinaan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, sebagai calon ketua umum untuk menachodai organisasi induk sepakbola Indoneseia itu. Akan tetapi niat ini kemudian urung karena FIFA dan AFC, tidak berkenan dengan langkah pemerintahan Indonesia, untuk ikut cawe-cawe dalam urusan organisasi sepakbola tersebut. Kemudian pihak pemerintah dengan jiwa besar dan bijaksana, mengambil langkah mundur untuk tidak terlalu terlibat masuk ke dalam tubuh PSSI —karena tidak tega bila PSSI terkena sanksi FIFA—, dan kemudian membiarkan PSSI menyelesaikan sendiri kasusnya.
Sanksi yang ditunjukkan AFC dan FIFA pun tidak main-main. Jika pemerintah, dari negara mana pun di dunia, ikut campur tangan terlalu jauh ke dalam manajeman organisasi sepakbola di negaranya, maka sanksinya adalah pembekuan organisasi tersebut, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan di ajang internasional yang diadakan di bawah bendera FIFA ataupun AFC. Dampaknya tidak boleh ikut dalam kompetisi apapun di luar negera mereka, dan dikucilkan dari organisasi tersebut sehingga tidak ada negara mana pun juga yang ingin berhubungan dengan organisasi sepakbola mereka.
Beberapa negara yang pernah dibekukan oleh FIFA seperti: Yunani, Bosnia, Irak, Nigeria, Peru, Kuwait dan beberapa negara lainnya, memang telah mempunyai tradisi sepakbola yang sudah maju dan punya prestasi yang cukup memadai dibandingkan Indonesia. Latar belakang pembekuan adalah karena pihak pemerintah terlalu banyak campur tnagan dalam urusan sepakbola. Maka negara tersebut pun tak bisa mengikuti kompetisis apa pun secara regional maupun internasional. Akhirnya setelah ada jaminan untuk tidak “campur tangan” baru bisa kembali dimaafkan atau direhabilitasi oleh FIFA, dan itu sangat tidak baik bagi perkembangan sepakbola suatu negara. Untuk kembali kepada taraf yang sama seperti sebelum dibekukan saja sangat susah payah, apalagi harus melampaui apa yang telah pernah dicapai. Ada dampak psikologis yang akan menggelayuti timnas ketika bertanding nantinya.
Indonesia, sedang mengalami hal yang serupa. Kisrus antara Kemenpora bersama BOPI dengan PSSI telah mengundang FIFA untuk membekukan sepakbola Indonesia. Bagi FIFA, Indonesia itu tidak ada apa-apanya, mau ikut jadi anggota FIFA, ya, monggo; atau mau tidak ikut, juga, ya silahkan, tidak akan merugikan FIFA. Tapi sebaliknya Indonesia yang sudah menjadi anggota FIFA sejak tahun 1952, tentu saja seperti telah mencoreng muka sendiri dalam catatan sejarah perjalanan sepakbola tanah air. Indonesia, meskipun bilangan sementara waktu, akan mengalami pengucilan dari dunia sepakbola internasional. Sementara banyak negara di belahan dunia yang ingin terlibat dalam ajang tersebut. Mestinya bila PSSI bobrok, maka pengurusnya yang membuat organisasi ini bobrok dan perlu diganti; demikian juga bila FIFA tidak becus tentu saja pengurus FIFA yang memang tidak becus yang harus diganti. Kasus korupsi yang melanda internal organisasi induk sepakbola dunia ini, tidak dapat diartikan FIFA harus dibekukan, melainkan harus dibenahi dengan mengganti pengurus-pengurus yang korup dengan figur-figur yang bersih. Langkah ini sebetulnya bisa dilakukan tanpa harus menunggu pembekuan oleh FIFA. Ada mekanisme untuk mendorong diadakan kongres (luar biasa) yang bisa dimanfaatkan untuk membuka kesempatan kepada calon ketum yang benar-benar mampu mengangkat prestasi sepakbola Indonesia.
Kita mengakui sejauh ini PSSI belum mampu mempersembahkan prestasi yang memadai bagi persebakbolaan Indonesia. Penggemar selalu dibuat kecewa dengan hasil akhir dari sebuah turnamen Internasiaonal. Selalu saja berada di ambang juara, tapi jarang meraih predikat juara. Sebagai stakeholder, pemerintah melalui kemanpora wajib memantau dan memberikan bimbingan kepada organisasi olahraga dari berbagai cabang apapun yang ada. Bukan dengan melakukan intervensi yang sangat jauh. Masih ada organisasi lainnya yang berada di atas PSSI, seperti KONI dan KOI, atau mungkin juga BOPI, yang perlu dimintakan pertanggungjawaban. Semuanya harus dilakukan secara persuasif tanpa melanggar rambu-rambu yang ditetapkan FIFA. Terapkan pengontrolan yang ketat terutama dengan auditing system; audit kinerja dan operasional, audit keuangan dan audit kecurangan (fraud audit) secara berkala. Hasil audit ini ujung-ujungnya akan bermuara ke ranah hukum, jadi hukumlah yang akan menentukan seseorang pantas atau tidak untuk diberikan kepercayaan memimpin sebuah organisasi yang menggunakan dana yang bersumber dari negara, di mana dana tersebut merupakan uang rakyat juga. Apalagi mengingat organisasi seumpama PSSI juga mempunyai induk organisasi lainnya seperti AFC (Asian Football Confederation) dan FIFA (Fédération Internationale de Football Association), yang kedudukanya sangat kuat serta tidak bisa dintervensi oleh pemerintah mana pun, dalam urusan sepakbola.
Ke depan, kita masih berandai-andai, PSSI yang bagaimana yang akan muncul di pentas persebakbolaan Indonesia. PSSI harus dikembalikan kepada jati diri sepakbola Indonesia. Para penggemar yang fanatik sangat menginginkan roda kompetisi di lingkungan PSSI tetap berjalan seperti sedia kala. Demikian juga PSSI harus terus membangun sebuah timnas yang kuat agar mampu berkompetisi di tingkat Asean dalam waktu dekat. Masyarakat yang terlanjur mencintai Timnas Indonesia tak pernah bosan memberikan dukungan bagi timnas kesayangannya. Jadi tak perlu dirisaukan bahwa timnas tidak memiliki dukungan dari masyarakat. Hanya saja, meskipun banyak orang yang berkecimpung di dunia politik, menjadi penggemar berat sepakbola, seyogyanya PSSI harus bebas dari warna politik apa pun dan juga tidak elok untuk dipolitisasi.
Membangun tim sepakbola yang kuat, tidak semata-mata cukup dengan proses mendidik, membimbing, melatih dan membina para pemain, melulu tentang bola. Dibutuhkan softskil yang meliputi aspek nasionalisme, morale, moralitas, mentalitas, attitude. Para pemain dan pelatih harus tidak mudah menjadi besar kepala, jumawa dan tinggi hati, hanya gara-gara sesuatu sebab yang belum teruji. Sikap demikian membuat pemain ataupun pelatih, akan merasa cepat puas, belum apa-apa sudah merasa hebat dan menutup hati untuk ingin belajar lebih banyak lagi. Yang muncul adalah pernyataan-pernyataan yang berlebihan ketika ditanya oleh media, sebaliknya di lapangan tidak terbukti secara nyata. Pencinta sepakbola di tanah air, mengharapkan fakta, dan bukan sekadar iming-iming. Patriotisme merupakan bagian tidak terpisahkan dari sepakbola nasional, akan tetapi semua itu harus didukung oleh pemain dan pelatih dengan pengorbanannya untuk terus membenahi kemampuan diri dengan terus berlatih. Dukungan pemerintah dan para pencinta setia sepakbola dari seluruh Indonesia diharapkan harus tetap utuh, karena sepakbola Indonesia sudah menjadi darah daging kita semua. Semoga jayalah sepakbola Indonesia…!**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *