Hiruk Pikuk Bakal Calon Gubernur Aceh

Gambar ilustrasi
Gambar ilustrasi untuk jabatan Aceh-1

Pilkada serempak baru akan terjadi pada tahun 2017 mendatang. Tak terkecuali untuk Provinsi Aceh. Pascapenandatangan MoU, sudah berlalu lebih dari satu dekade. Dan hingga sudah memasuki decade kedua, kekuatan GAM yag direpresentasikan oleh Partai Aceh terlihat masih eksis. Dalam pengamatan pakar kebiasaan sebuah perjanjian damai akhir dari sebuah pergerakan separatisme, hanya akan memberikan kepada pihak yang pernah bertikai selama selambat-lambatnya dalam dua atau tiga periode peralihan pemerintahan. Selebihnya akan kembali kepada kondisi perpolitikan yang normal. (Andi A. Malarangeng, 2011). Dalam kurun waktu tersebut masih tumbuh bunga-bunga eforia yang menyemangati perjuangan politik dan bersenjata sebelumnya.

Banyak nama yang muncul ketika memasuki periode ketiga pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh. Tapi yang menarik fokus konsentrasi masyarakat adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari sekian banyak nama yang benar-benar telah tersosialisasikan secara luas adalah sosok Irwandi Yusuf, mantan gubernur periode 2007-2012; dan Muzakir Manaf, wakil gubernur petahana (incumbent) yang sudah dielu-elukan oleh pengikutnya untuk maju sebagai bakal calon gubernur mendatang. Irwandi memiliki jargon yang sudah beredar di dunia maya: “Kamoe Sajan” dan “Beusaboh Hate Sajan Irwandi”. Sementara jargon untuk basis kampanye Muzakir Manaf adalah “Rakan Mualem” yang tersebar hingga mendarat di tingkat kecamatan. Bila Irwandi peredarannya baru tingkat antarpersonal, maka Muzakir Manaf sudah lebih melembaga hingga terbentuk pada tingkat kecamatan.

Di sisi lain ada suara-suara yang menginginkan Tarmizi Karim, yang sudah berpengalaman sebagai Bupati Aceh Utara dan Plt. Gubernur beberapa kali untuk beberapa daerah, tak terkecuali untuk Provinsi Aceh, yang bakal tampil sebagai salah satu kandidad bakal calon gubernur Aceh. Demikian juga selentingan suara yang memungkinkan Farhan Hamid, mantan Wakil Ketua MPR RI juga dikabarkan akan meramaikan bursa pencalonan Gubernur periode 2017-2022. Baik Tarmizi maupun Farhan, kedua-duanya sudah pernah ikut dalam kompetisi pemilihan gubernur yang berlangsung sebelumnya, yang akhirnya harus mengakui keunggulan calon gubernur yang diusung oleh Partai Aceh, wadah politik yang dibentuk untuk menghimpun seluruh mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Aceh memang berbeda dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. UU nomor 11, Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan di Aceh dibentuk partai lokal untuk pemilihan umum lokal. Saat ini setidaknya ada dua partai lokal yang berasal dari mantan kombatan GAM, yaitu Partai Aceh (PA) yang dipimpin oleh mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf, yang telah terbentuk sejak pertama sekali undang-undang ini diberlakukan; dan, Partai Nasional Aceh (PNA), yang dibentuk setelah Irwandi yang mantan gubernur Aceh terpelanting dari lingkaran Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan PA. Saat ini PNA dipimpin oleh Sofyan Daud, yang dikenal sebagai Juru Bicara GAM Pusat, pada saat konflik bersenjata berlangsung.

Apabila tidak terdapat kesepakatan untuk berkoalisi dalam pilkada, maka baru PA yang dapat mengusung bakal calon gubernurnya sendiri. Partai Golkar yang memiliki kursi sebanyak 9 kursidan hanya membutuhkan sedikit operasi kecil saja, juga belum tampak menunjukkan minat mengelus-elus bakal calonnya sendiri sambil mencari partai pendamping untuk berkoalisi. Sementara itu PA merupakan pimpinan koalisi Aceh Bermartabat yang memiliki 74 kursi, sehingga bila anggota koalisi memegang erat komitmen untuk tetap seiring sejalan hingga ke tingkat pilkada, maka calon yang dapat didukung oleh parpol (parlok/parnas) hanya cukup untuk mengusung 1 calon saja. Sisanya adalah terpaksa menenpuh jalur perseorangan.

Kondisi parlemen benar-benar tidak kondusif bagi calon yang berasal dari jalur perseorangan (independen) ataupun dari jalur politik selain koalisi Aceh Bermartabat. Karena kendatipun dapat meraih suara dalam pilkada nantinya, tetap akan menjadi bulan-bulanan di tangan para legislator; setidak-tidaknya hingga pemilihan legislatif periode berikutnya. Untuk menang dalam pilkada saja, juga masih harus bertarung allout, karena prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Irwandi dengan PNA-nya, dapat dipastikan hanya memiliki tiga kursi di parlemen Aceh, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan dukungan optimal di parlemen. Apatah lagi seumpama Tarmizi Karim dan Farhan Hamid, yang belum jelas mendapatkan dukungan dari partai manapun. Farhan yang selama ini dikenal sebagai politikus Partai Amanat Nasional (PAN), terasa semakin jauh dari inti kekuasaan PAN.

Meskipun demikian, pemilihan umum kepala daerah secara langsung, menarik untuk diamati. Otoritas tertinggi sesungguhnya berada di tangan pemilih. Apabila orang-orang yang diberi kewenangan dalam Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertindak mengawasi jalannya pilkada, dapat berdiri objektif mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan peserta pilkada, maka dapat diyakini pesta demokrasi ini, benar-benar menjadi pesta milik rakyat. Sayangnya, kedua lembaga ini rentan mendapatkan “elus-elus” dan juga tekanan, bila kedua cara ini atau salah satunya satunya saja, bisa jebol, maka dapat dipastikan suara yang diberikan rakyat pemilih di dalam bilik suara menjadi muspro dalam segala hal. Terutama, waktu yang dipersiapkan untuk datang berpayah-payah mencoblos serta dampak sosiologis dan psikologis terhadap masyarakat pemilih.

Di sisi institusi, juga terjadi kemubaziran biaya persiapan pemilu, yang meliputi peyediaan kertas suara, transportasi kertas suara, iklan sosialisasi pilkada, untuk membayar gaji para komisioner KIP dan anggota Banwaslu. Tidak ada artinya segala persiapan yang telah dilakukan. Yang tertinggal hanya dosa karena “berkhianat” yang harus dibawa sampai mati. Meskipun terkadang dalam sebagian kamus politik tertentu tidak terdapat kata “dosa”. Itu persoalan lain.

Siapa pun peserta pilkada harus dapat menunjukkan diri sebagai kandidat yang siap menerima apapun hasilnya, siap kalah dan siap menang; siap berlaku gentlemen dan menjauhkan diri untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih dengan kemampuan yang dimilikinya. Bila ingin dipilih dan mendapatkan simpati, curi hati masyarakat; jangan curi suara yang sah dengan cara mengintimidasi ataupun “membeli”. Setiap kandidat merupakan figur yang ditokohkan, terhormat, negarawan, berwawasan, bernilai tinggi, dan bukan orang rendahan. Oleh karena itu segala sikap dan tindak tanduknya pun harus mencerminkan sebagai seorang yang memang memiliki modal politik tersebut. Tidak layak seorang calon pemimpin menempatkan dirinya pada tindakan yang bisa menjatuhkan martabatnya. Seumpama, menyerukan kepada pendukungnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk meraih kemenangan dengan cara apapun.

Siapa pun nantinya yang menang dengan cara yang “elegant”, maka dialah yang menjadi panutan masyarakat Aceh; dialah yang harus diakui sebagai pemimpin Aceh, semua pihak harus siap menerimanya serta mendukungnya dengan segenap hati. Masyarakat Aceh sudah lelah menonton permainan kekerasan dan musibah yang datang silih berganti. Jangan sampai pesta demokrasi berubah menjadi mala petaka baru yang bisa membuat masyarakat Aceh terpecah-pecah, dan saling membenci. Perdamaian yang seharusnya merupakan anugerah, harus dipelihara bersama, agar tidak berubah menjadi prahara yang memicu permusuhan antarelemen masyarakat. Karena bila itu terjadi, yang merasakan dampak yang paling buruk adalah masyarakat pada umumnya, yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan politik sama sekali. Jangan sampai para elite yang menikmati kesenangan; masyarakat yang menanggung penderitaan.

Ini seharusnya perlu disepakati sebagai konsensus bersama antarpihak yang akan berkompetisi dalam pilkada Aceh yang damai dan fair; sebagai komitmen yang harus dipegang teguh bersama. Pilkada yang diimpikan masyarakat adalah pilkada tanpa intimidasi; pilkada tanpa kekerasan; pilkada tanpa kecurangan; pilkada tanpa peristiwa politik yang mengenaskan; pilkada yang penuh dengan rasa persaudaraan….**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *