Menanti Laga “Derby” Dalam Pilkada Aceh 2017

Pilkada Aceh baru akan terjadi pada awal tahun 2017 nanti. Tapi gonjang ganjengnya sudah mulai terasa sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu. Terbukti dengan banyaknya bermuculan kandidat calon dari berbagai kalangan. Bakal calon ini pun bukan orang sembarangan yang keluar dari kotak pandora. Akan tetapi mereka, di antaranya sudah sangat dikenal secara luas di seluruh Aceh, dengan pengalaman di dunia politik dan jabatan di lingkungan pemerintahan yang seabreg.

Pada awalnya pernah muncul nama, Tarmizi Karim, menghiasi halaman surat kabar sebagai salah satu calon kandidat. Tarmizi mendapat sambutan yang sangat antusias sebagai figur yang diunggulkan. Bekal sebagai Bupati Aceh Utara dan kemudian beberapa kali dipercayakan sebagai pelaksana tugas Gubernur di beberapa daerah, dirasakan lebih dari cukup sebagai syarat untuk menjadi gubernur Aceh.

Apalagi Tarmizi dianggap dekat dengan pusat, sehingga diasumsikan segala sesuatunya akan menjadi mudah dalam lobi-lobi bagi kepentingan Aceh ke depan. Tarmizi yang berlatar belakang Golkar, belum mendapat sinyal yang jelas dari Golkar sendiri. Karena konon Golkar akan mendorong Teuku Nurlif, tokoh Golkar pusat asal Aceh, untuk dilaga dalam pilkada nantinya.

Perjuangan Tarmizi mencari perahu untuk mengarungi pilkada terasa berbelit-belit dan mengalami jatuh bangun. Pendekatan ke Partai Demokrat juga tidak membawa hasil apa-apa. Posisi Tarmizi menggantung hingga akhirnya muncul compatriot ketua DPD-nya dengan Irwandi Yusuf.

Mualem dan Irwandi

Mualem dan Teungku Agam, dua pentolan GAM yang akan menjalani laga derby dalam Pilkada Aceh 201

Sebelumnya tersebar nama-nama unggulan di tengah masyarakat, seperti Irwandi, Muzakkir, Zaini, Zakaria Saman, Tarmizi Karim dan T. Nurlif, serta nama-nama beken lainnya. Namun kini semakin menyempit dan tinggal mengarah kepada persaingan “derby” antara Irwandi dan Muzakkir. Karena kedua orang inilah yang saat ini memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat Aceh.

Irwandi dapat dipastikan akan bergandeng tangan dengan Nova Iriansyah yang juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Aceh saat ini. Menariknya mereka berdua mempunyai latar belakang yang sama; sama-sama sebagai akademisi. Irwandi pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan, sementara itu Nova, yang alumni ITS Surabaya, adalah juga dosen di Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala.

Mereka berasal dari kawah candradimuka yang sama dalam periode yang berbeda. Irwandi melepaskan bannya sebagai dosen untuk ikut berjuang bersama “Wali”, sedangkan Nova rela melepaskan baju pengajarnya untuk terjun mengarungi lautan politik dengan memilih Partai Demokrat sebagai tempat berlabuh.

Representasi pesisir dan dataran tinggi

Lebih menariknya lagi, mereka seakan menjadi representatif masyarakat pesisir dan dataran tinggi Aceh. Irwandi berasal dari pesisir utara Aceh; Nova merupakan putra negeri sepakat segenap yang sangat dikenal di daerah dataran tinggi Alas dan Gayo.

Baik Irwandi maupun Nova, kedua-duanya sudah sangat akrab dengan masyarakat “Aceh lhe sago“. Nova pernah menjadi anggota parlemen Senayan dari Partai Demokrat, mewakili daerah pemilihan Aceh satu, yang meliputi, pantai barat selatan, Aceh “rayek” dan sekitarnya serta daerah dataran tinggi Alas.

Sementara itu Irwandi yang pernah menjadi gunernur Aceh sebelumnya, dikenal rajin melakukan incognito ke daerah pesisir barat-selatan dan ke wilayah dataran tinggi Aceh. Sehingga muncul kesan bahwa kedua wilayah tersebut semakin mendapat perhatian ketika periode Irwandi menjadi gubernurnya.

Akan halnya Muzakkir Manaf, ianya merupakan komandan GAM yang memegang kendali tampuk operasional tentara GAM untuk seluruh wilayah Aceh. Muzakkir naik menjadi panglima, menggantikan Abdullah Syafii yang “syahid” dalam pertempuran di wilayah Pidie.

Sejak saat itu wajahnya kerap menghiasi halaman surat kabar dan muncul di layar kaca televisi. Bukan hanya orang Aceh mengenal sosok yang satu ini, bahkan hampir seluruh masyarakat di pelosok nusantara pernah melihat wajahnya melalui siaran berita telivisi, ketika perang masih berkecamuk di tanah Serambi Mekkah. Muzakkir mengambil T. A. Khalid sebagai pasangannya.

Khalid pernah menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe mewakili Partai Bintang Reformasi. Hubungan Khalid dengan GAM mendapat titik balik ketika Khalid secara perorangan menggugat waktu pelaksanaan pilkada Aceh ke Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya akan berlangsung tanpa calon dari GAM (baca Partai Aceh). Khalid dianggap berhasil memberikan kesempatan kepada pasangan kandidat yang mewakili PA dalam pilkada yang diadakan pada tahun 2012 dan sekaligus “memenangkan” mereka dengan mengandaskan kesempatan Irwandi menjadi gubernur untuk kedua kalinya pada waktu itu.

Atas inisiatif itu pula Muzakkir yang belakangan “berbaikan” dengan Prabowo –yang dulu bermusuhan tatkala terjadi perang, GAM vs TNI–, berhasil menjadikan T. A Khalid sebagai punggawa tertinggi Partai Gerindra “milik Prabowo” di Provinsi Aceh. Muzakkir berasal dari Aceh Utara, yang masuk ke dalam wilayah Pase dalam peta geografis GAM. Wilayah ini menjadi salah satu basis militan terbesar kekuatan GAM selama konflik berlangsung. Sedangkan Khalid meskipun pernah berkiprah di “wilayah Pase” sebetulnya berasal dari Pidie Jaya, pecahan dari Kabupaten Aceh Pidie.

Pada paruh perjalanan masa pemerintahan Aceh, hubungan antara Gubernur Zaini dan wakilnya Muzakkir Manaf sudah mulai rengat dan saling menjauh satu sama lainnya. Zaini disebut sebagai orang yang sangat “calculating” dalam segala hal. Budaya Swedia ada melekat pada dirinya, yang oleh Muzakkir dianggapnya tak cocok dengan budaya lokal. Zaini memiliki kapabilitas yang terbilang lebih baik dari wakilnya.

Muzakkir berasal dari seorang kombatan GAM yang kemudian dipercayakan menjabat “Panglima Tertinggi” GAM. Sementara Zaini merupakan diplomat yang dipercaya oleh Wali Nanggro sebagai anggota kabinet negara Aceh di pengasingan.

Kiprah Zaini dalam gerakan perjuangan pembebasan Aceh sudah dimulai sejak Wali Nanggro, Teungku Hasan Tiro, memproklamirkan negara Aceh di Gunung Halimun di daerah Pidie pada tahun tujuh puluh enam. Setelah itu praktis Zaini yang seorang dokter itu, mengikuti Wali hingga menetap di Swedia dalam menjalankan pemerintahan Aceh dari jarak jauh. Di sisi lain Muzakkir Manaf adalah kombatan yang mendapatkan pelatihan intensif kemiliteran di Lybia pada angkatan kedua.

Baik Muzakkir maupun Irwandi, keduanya pernah sama-sama mendapatkan pelatihan serta memiliki kemampuan menjalankan helikopter dan pesawat terbang. Mualem yang ahli strategi tempur  dan perang gerilya merupakan alumnus Lybia, sedang Irwandi adalah ahli propaganda perang lepasan Venezuela.

Dalam perjalanan kepemimpinannya, Zaini banyak memberikan peluang kepada birokrat yang berasal dari Pidie, dan konon sambil menyapu bersih “orang-orang” Muzakkir dari kursi empuk mereka di pemerintahan. Dokter Zaini Abdullah, sang gubernur, memang berasal dari Pidie. Perseteruan ini terus berlangsung sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan arah yang tidak sama.

Muzakkir, yang memegang kendali tampuk pimpinan tertinggi Partai Aceh (PA), dapat dengan mudah menggapai kendaraan untuk maju dalam pilkada mendatang. PA yang memiliki modal 29 kursi DPRA sudah lebih dari cukup untuk mengusung ketua umumnya, Muzakkir Manaf, untuk maju sebagai kandidat gubernur Aceh.

Posisi Zaini, kini menjadi gamang dalam menyikapi kondisi ini. Padahal Zaini pun ingin maju kembali untuk periode kedua. Posisi Muzakkir lebih diuntungkan di bandingkan mantan pentolan GAM lainnya seumpama Zaini, Irwandi dan Zakaria Saman. Irwandi yang hanya memiliki tiga kursi Partai Nasional Aceh (PNA) di DPR Aceh, beruntung diterima melamar Partai Demokrat. Tinggal Pak Doto Zaini Adullah dan Zakaria Saman yang tidak jelas jalannya.

Irwandi sudah teruji sebagai gubernur dan berhasil membuka isolasi daerah pantai barat-selatan dan wilayah dataran tinggi. Banyak tokoh-tokoh dan birokrat potensial dari kedua wilayah tersebut yang dipercayakan menjadi bagian dari pemerintahan Aceh di saat Irwandi menjabat Gunernur.

Faktor “X”

Pasangan baru Drh. Irwandi Yusuf, Ir. Nova Iriansyah, memiliki latar belakang sebagai seorang arsitek dan pernah banyak berbuat untuk Aceh melalui program yang didukung DPRRI, untuk wilayah Aceh. Sehingga Nova pun tidak asing lagi bagi masyarakat pesisir barat-selatan dan dataran tinggi Alas.

Muzakkir, karena posisinya menjadi orang kedua, tidak banyak yang dapat dia lakukan, kecuali hanya kegiatan seremonial yang tidak menjadi tolok ukur dalam menguji kemampuan seseorang. Muzakkir berada di bawah bayang-bayang sang “doto” yang dalam menjalankan pemerintahannya terkesan “one man show”. Hampir tidak ada celah bagi Muzakkir untuk menunjukkan kemampuannya dalam peran menjalankan roda pemerintahan. Pak Doto jalan sendiri; Mualem jalan sendiri.

Sudah dalam dua periode ini kondisi serupa berulang terjadi di Aceh. Ketika Irwandi jadi gubernur, Nazar, sering bertindak nyeleneh sendiri. Menurut istilah dalam bahasa Aceh, “kreuh bhan keu ngon bhan likot“, lebih keras ban depan dari pada ban belakang. Ban depan diibaratkan sebagai orang yang menjalanan kebijakan, sedangkan ban belakang adalah pemilik kebijakan. Sehingga sampai akhir periode, Irwandi dan Nazar tak pernah sejalan dalam menjalankan pemerintahan.

Pilkada di Aceh selalu dibarengi dengan “Faktor X” sehingga arahnya pun sulit direka-reka; konon lagi untuk menebak  hasil akhirnya. Masyarakat di pedesaan belum terbiasa dengan persepsi politik yang harus mereka miliki. Karena itu “arus” sangat menentukan akan kemana suara mereka ditambatkan. Jika di kota-kota sudah ada pola pemikiran yang mapan dalam menimbang kondisi politik, maka hal semacam itu tidak berlaku bagi orang desa.

Bagi orang desa, “barangkaso jeut, asai bek karu-karu le“; siapa saja tak jadi soal, yang penting jangan ada keributan lagi. Mereka sudah sangat lelah menghadapi berbagai peristiwa yang menerpa Aceh dalam dua dasawarsa belakangan ini.

Sekarang tinggal bagaimana para “kandidat” menatap pilkada kali ini? Memang dibutuhkan jiwa besar untuk menjaga pilkada agar menjadi ajang demokrasi yang bebas dari intimidasi, kecurangan dan manipulasi. Di samping kandidat yang bersaing, maka peran KIP (KPU di Aceh) dan Bawaslu juga merupakan pihak yang menentukan arah pilkada yang akan dilaksankan.

Sejauh mana pihak-pihak yang terlibat ini bisa berperan objektif dalam menghasilkan pemenang pilkada secara fair. Harus ada keinginan dari seluruh pihak untuk membiarkan kompetisi ini berlangsung secara bersih, halal, demi untuk mewujudkan Provinsi Aceh, yang “baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur“…*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *