Memelihara Martabat Bangsa Melalui Pendidikan

Para cendekia muda dan intelektual muda adalah aset yang sangat berharga, bagi masa depan bangsa. Karenanya sebagai asset wajib dipelihara dengan baik, yang nantinya akan berperan sebagai mekanis penggerak bagi setiap denyut nadi kegiatan negara. Mereka akan mengisi setiap fungsi yang menjadi bagian yang mendukung perkembangan negara. Mereka merupakan penggerak estafeta pembangunan negara dalam segala bidang.
Sebagai mekanisme negara, maka proses menciptakan insan akademis ini tidak boleh berhenti meski sejenak pun, serta harus secara kontinyu dilakukan dengan perawatan yang semestinya. Mereka adalah agen perubahan yang menggerakkan sendi-sendi negara menuju kepada kondisi yang lebih baik.
Pengembangan segala sektor mutlak membutuhkan kaum cendekia. Mereka akan mengisi setiap celah dari berbagai bidang yang membutuhkan kualifikasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memajukan bangsa dan negara agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya, yang dampak jangkanya adalah demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab negara.
Tanpa cendekia negara ini hanya akan menjadi bulan-bulanan negara lainnya dan menjadi objek eksploitasi yang akan menguras segala potensi yang dimiliki. Warga negara akan menjadi warga kelas dua di mata dunia. Sektor-sektor yang seharusnya di isi oleh anak bangsa akan menjadi sasaran empuk warga negara luar untuk merebutnya.
Anak Papua mendambakan fasilitas yang baik
Meskipun dengan fasilits yang sangat miinim, namun semangat belajar anak-anak Papua tetap menyala-nyala. (Foto: tabloidjubi.com)
Transfer knowledge merupakan bagian dari proses meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Tapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan, warga negara lain merebut posisi-posisi strategis dalam aktivitas yang pemanfaatan teknologi. Sehingga anak bangsa hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Yang menikmati hasil adalah orang lain; bangsa lain. Sedangkan anak bangsa sendiri menjadi pekerja kelas dua di bawah bayang-bayang warga asing yang belum tentu kualitasnya lebih baik dari rakyat sendiri.
Di bawah Standar
Di dalam negeri upah para pekerja Indonesia selalu berada di bawah rate standar pekerja asing (expatriat). Nilai THP mereka dihitung berdasarkan kurs mata uang dolar. Sedangkan pekerja Indonesia dinilai dengan mata uang rupiah.
Di luar negeri, pada tempat kerja yang sama, pekerja Bangladesh dan Filipina dinilai lebih tinggi dari pada pekerja yang berasal dari negara Indonesia. Sehingga untuk meningkatkan “harga” pekerja Indonesia di pasar internasional, juga dibutuhkan penyediaan pendidikan yang berkualitas, tepat guna dan tepat sasaran.
Memintarkan warga negara adalah tunggung jawab pemerintah. Tapi harus diiringi dengan konsep yang baik, yaitu: menciptakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan agar guru dan siswa tetap mandiri; melupakan pengembangan bakat dan minat; mengurangi beban yang tidak perlu terhadap siswa; tidak perlu ada kelas unggulan atau kelas berstandar internasional; serta mencegah kebocoran dalam alokasi anggaran pendidikan.
Bila belum mampu memberikan sekolah gratis, paling tidak pemerintah seyogya perlu bertangung jawab untuk mengisi perpustakan secara lengkapi untuk memudahkan siswa untuk mendapatkan referensi yang lebih banyak; lebih luas. Ini harus menjadi domain pemerintah sebagai induk bangsa ini. Tidak cukup alasan untuk memersalahkan kekurangan dana dalam mengelola pendidikan secara keseluruhan.
Sebetulnya, apabila anggaran untuk bidang pendidikan bisa dikelola dengan baik dan efisien, maka sangat terbuka kemungkinan pemerintah dapat berbuat lebih banyak dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Selama ini biasanya sebagian dana menguap entah raib kemana. Mampir sedikit-demi sedikit, sejak dari tahap pembahasan, di departemen, di perjalanan, hingga pada saat implementasi di lapangan. Ini wajah negeri kita tercinta hingga saat ini.
Begitu gampangnya “mengutil” uang yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Ini juga merupakan gambaran yang merepresentasikan pendidikan karakter gagal diselenggarakan dengan baik. Yang berlaku selama ini anggaran banyak tapi pengelolaannya tidak tepat sasaran. Belum lagi konsep pendidikan yang tumpang tindih, seakan-akan kebijakan pendidikan dirancang oleh seseorang yang sedang panik.
Setiap pergantian kepemimpinan yang dilakukan adalah mengganti program baru. Padahal setiap program dan peraturan untuk satu item masalah akan berdampak pada kebutuhan dana yang sedemikian besar.
Kapabilitas
Sebagai lembaga negara, DPR-RI tidak banyak yang bisa diharapkan. Kualitas anggota DPR-RI, benar-benar sangat memerihatinkan, karena dari segi kompetensi terlihat sangat timpang; tidak merata; tidak memiliki kapabilitas yang memadai. Latar belakang seorang wakil rakyat tidak didasari oleh kualifikasi akademis sebagai prasyarat, sehingga banyak hal yang ada di depan matanya berlalu begitu saja. Mereka lalai mengkaji setiap program yang ditawarkan pihak eksekutif.
Dengan kualitas sumber daya manusia di DPR yang sebagian di bawah standar maka sangat musykil mereka mampu menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji secara mendalam setiap program yang diajukan, sehingga secara otomatis setiap program, nyaris disetujui tanpa ada koreksi apapun. Ini kualitas anggota DPR-RI yang mewakili rakyat Indonesia, pascareformasi. Ini juga sebagai faktor edukatif yang mengidikasikan betapa rendahnya rata-rata pendidikan rakyat Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, saat ini, berada pada peringkat yang sejajar dengan sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat, yang merdeka pada 17 Agustus 1960; lima belas tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia bersama Republik Gabon, menduduki posisi ke-110. Ironisnya Indonesia berada di bawah Republik Botswana (106), yang baru memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 30 September 1966. Dalam kawasan regional, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga lainnya seumpama: Thailand (93); Malaysia (62); Singapura (11).
Indeks pembangunan pendidikan di Indonesia juga tak terlalu menggembirakan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga (Singapura, Thailand dan Malaysia), Indonesia masih tertinggal jauh. Selama ini Indonesia selalu berada pada posisi menengah (medium), menempati pada ranking antara 60 sampai 70 dari lebih dari 100 negara yang dinilai. Salah satu indikator untuk memperoleh angka indeks tersebut adalah dengan memerhatikan besarnya jumlah anak-anak putus sekolah pada usia tingkat sekolah dasar.
Pembangunan pendidikan bukanlah tanggung jawab badan dunia semisal Unesco, melainkan tenggung jawab pemerintahan negara yang bersangkutan. Memajukan pendidikan adalah berkaitan erat dengan upaya memajukan negara. Karena kemajuan bangsa berada di tangan generasi yang berpendidikan.
Unesco ataupun UNDP hanya sebagian dari lemaga yang berkepentingan untuk mengevaluasi setiap kondisi pendidikan di berbagai negara. Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi warga negaranya. Jika lalai maka kehancuran bagi sebuah bangsa sedang menanti di ujung sana, hingga saatnya tiba.
Bukan persoalan jumlah jam belajar; bukan persoalan kurikulum ataupun, kompetensi guru yang perlu dirisaukan. Melainkan bagaimana mengelola segala sumber daya yang ada yang terkait dengan pendidikan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi membangun dan memelihara pendidikan dengan baik.
Bukan persoalan siapa menteri pendidikannya; bukan pula persoalan siapa presidennya, yang terpenting adalah apa yang mampu dikerjakannya untuk mewujudkan sebuah bentuk pendidikan yang dinamis, berkualitas dan mempunyai target yang dapat diukur dengan parameter keberhasilan, terhadap output dari proses pendidikan itu sendiri…*** (Selesai).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *