Mengembalikan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Primadona Indonesia

Sumatera Utara memiliki sumber daya mineral yang melimpah ruah. Ladang-ladang yang baru ditemukan, sebagiannya masih dalam tahap eksplorasi. Sebelumnya daerah Kabupaten Langkat dikenal merupakan sumber produksi minyak bumi, yang dimulai sejak tahun 1883, menyusul pemberian konsesi oleh Sultan Langkat kepada Aeilko J. Zijlker.

Selanjutnya pada tahun 1885, untuk pertama kalinya minyak bumi keluar dari perut bumi Langkat. Pada tahun 1890, Belanda secara resmi mendirikan perusahaan minyak di Indonesia yang diberi nama NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, atau Royal Dutch Petroleum Company.

Sebagai catatan, dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesi, yaitu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1947, kilang minyak Pangkalan Brandan yang masih berada di tangan Belanda dibumihanguskan oleh para pejuang kemerdekaan sebagai upaya menerapkan strategi untuk mengusir penjajah kala itu.

Namun setelah lebih seratus tahun dioperasikan, saat ini produksi kilang minyak di Pangkalan Berandan dipandang tidak ekonomis untuk diproduksi secara masal dan akhirnya pada tahun 2007, Pertamina menghentikan Unit Pengolahan (UP) Pangkalan Berandan secara resmi.

Alat untuk memindahkan caran dari dalam perut bumi ke parmukaan
Pompa angguk sebagai salah satu peralatan yang lazim dipergunakan dalam di ladang minyak (Foto doc.: http://3.bp.blockspot.com)

Sebagai gantinya, kini telah ditemukan ladang minyak baru yang masih dalam tahap ekplorasi yang berlokasi Pangkalansusu, Kabupaten Langkat. Diperkirakan di dalamnya terkandung cadangan minyak sebebesar 15 MMSTB (Million Stock Tank Barrels). Demikian juga yang berada di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, yang masih berstatus eksplorasi.

Mineral lainnya adalah berupa tambang emas yang banyak terdapat di beberapa lokasi di Sumatera Utara. Antara lain terebar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Maidailing Natal, Langkat, Deliserdang, Dairi serta Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di samping itu Sumatera Utara juga memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu: Kabupaten Mandailingnatal (Kecamatan Lingga Bayu); Kabupaten Tapanuli Selatan: (Kecamatan Padangsidempuan Timur dan Kecamatan Arse); Kabupaten Tapanuli Tengah (Kecamatan Sibolga).

Rata-rata potensi batubara yang ada memiliki nilai kalor yang cukup ekonomis untuk ditambang yaitu dengan variasi berkisar antara, 4.200 kilokalori per kilogram hingga 7.200 kilokalori per kilogram.

Dengan kondisi tersebut, maka sangat terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan spesifikasi batubara yang dipergunakan pada pembangkit listrik tenaga uap di dalam negeri. Atau bahkan bisa menjadi salah satu komoditas ekspor Sumatera Utara di masa mendatang.

Sebagai daerah yang potensial dan strategis, pengembangan Sumatera Utara dapat juga diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin, yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Sumatera Utara (RPJMN)

Dalam penetapan skala prioritas pembangunan Sumatera Utara pada tahun 2017, menekankan perlunya peningkatan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak usia sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta akselerasi pembanguan infrastruktur dan peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan dan hasil laut.

Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah juga akan mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Demikian juga perluasan kesempatan kerja yang akan berdampak pada upaya pengurangan angka kemiskinan.

Sejarah Sumatera Utara sebagai salah satu daerah penghasil gas dan bahan bakar minyak menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan wilayah ini sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, di mana dalam skala kecil dapat juga dimanfaatkan bagi pengembangan gugus industri unggulan daerah ini.

Dari beberapa aspek pendukung yang dimiliki Sumatera Utara, seperti, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, maka perwujudan dari rencana yang tertuang di dalam RJPMN, merupakan tantangan yang menarik.

Ada keterkaitan antara peran pemerintah pusat, pemerintah regional Sumatera dan pemerintah Sumatera Utara sendiri. Sesuai dengan wawasan Pembangunan wilayah Pulau Sumatera yang akan dijadikan sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan sebagai lumbung energi nasional.

Dengan mengambil porsi peranan yang lebih besar di dalamnya, maka diharapkan dapat merangsang akselerasi pembangunan di dalam wilayah Sumatera Utara, serta akan membuka peluang bagi penyebaran sasaran distribusi barang-barang Sumatera Utara sehingga bisa mencapai turn-over yang lebih cepat. Sebagai feedback, Sumatera Utara akan mendapatkan daerah penyangga yang lebih produktif dari dalam kawasan Sumatera bagi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penerapan prinsip simbiose mutualistik antarprovinsi, terutama provinsi yang berbatas langsung dengan Sumatera Utara, seperti, Aceh, Sumatera Barat dan Riau akan memudahkan dalam merealisasikan suatu program pengembangan jangka menengah sebagaimana yang dicanangkan.

Primadona Indonesia

Dengan kekayaan alam yang dimilikinya, Sumatera Utara akan kembali menjadi primadona Indonesia, sebagaimana yang pernah dicapai pada masa-masa lalu. Sumatera Utara tidak hanya dikenal dengan tembakau Deli yang telah menembus pasaran Eropa, akan tetapi juga pernah terkenal karena komoditas karet dan minyak bumi. Karenanya daerah ini pernah menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar bagi konstruksi APBN.

Hampir semua komoditas yang berskala ekspor Sumatera Utara memiliki kualitas yang cukup baik. Hal ini pula yang memudahkan untuk mendapatkan peluang pasar yang cukup besar hingga mancanegara.

Bila pada masa lalu, komoditas yang diekspor merupakan bahan baku dasar, maka saat ini perlu terus dikembangkan untuk memberikan nilai tambah, sehingga harga jualnya menjadi lebih kompetitif, serta bisa menggalakkan produktivitas di wilayah Sumatera Utara, yang pada gilirannya akan menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Perkembangan industri menengah di Sumatera Utara hingga saat ini sudah berjalan baik dan perlu untuk terus ditingkatkan. Akan tetapi pembangunan pabrik CPO (crude palm oil) untuk mengolah minyak sawit sebagai bahan baku bagi berbagai macam produk, belum mencapai target yang diharapkan.

Sumatera Utara yang diperkirakan memiliki lebih dari satu juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit, setidak-tidaknya membutuhkan kurang lebih 150 pabrik kelapa sawit (PKS). Sedangkan yang ada saat ini baru mencapai separuhnya dari jumlah yang ideal.

Hadirnya pabrik minyak makan, kosmetik dan obat-obatan serta industri lainnya yang menggunakan bahan dasar CPO dan PKO (Palm Kernel Oil), perlu disinkronisasikan dengan perkembangan pabrik pengolahan kelapa sawit di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Sasaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, akan dengan mudah dicapai di kemudian hari seandainya apa yang telah dimiliki saat ini dikembangkan secara serius, dengan cara menciptakan iklim investasi yang ramah dan aman. Ramah, dalam arti terhindar dari berbagai praktek birokrasi negatif dan berbelit-belit; aman, dalam arti adanya jaminan investasi yang ditanamkan investor tidak akan terganggu oleh regulasi pemerintah daerah yang memberatkan.

Stigma, semua urusan memakai uang tunai sebagai kepanjangan dari “sumut”, sudah seharusnya dihilangkan dari kamus orang Sumatera Utara; dan tidak boleh terjadi lagi. Seorang gubernur harus berani melakukan reformasi birokrasi di dalam tubuh setiap instansi di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara.

Sistem nepotisme yang kerap terjadi di dalam proses penerimaan pegawai baru harus dihentikan. Karena hal ini akan membunuh peluang anak-anak yang berprestasi diterima sebagai paegawai, dan hanya mendapatkan calon pegawai berkualitas di bawah standar. Penerapan reward and punishment merupakan salah satu metoda yang dapat merangsang tumbuhnya tanggung jawab dalam tugas.

Gubernur terpilih, tidak boleh memiliki keraguan sedikitpun dan harus dengan tegas memberikan punishment kepada siapa pun yang terindikasi ke arah itu (praktek nepotisme dan suap). Demikian juga sebaliknya memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dan tanpa memiliki cacat dalam tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar serta meningkatkan produktivitas kerja individu di lingkungan Pemerintahan Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *