Riuh Rendah Perhelatan Pilkada DKI-Jaya Bergaung Lintas Negara

Pilkada DKI banyak menyedot perhatian, bukan hanya bagi warga DKI semata, akan tetapi gaungnya sudah lintas negara.

Dialektika politik yang menyelimutinya sudah terlihat sejak jauh-jauh hari, ketika persiapan dan penetapan calon belum lagi dilaksanakan.

Waktu itu para kandidatnya pun masih simpang siur. Yang pasti akan maju, cuma petahana, yang ingin kembali merebut kursi nomor satu di DKI.

Sebelumnya, Ahok, yang didukung “teman Ahok” bertekad untuk maju melalui jalur independen. Sehingga untuk itu dibutuhkan tidak kurang dari 450.000 KTP penduduk DKI.

Agus, Ahok dan Anies

Pemilihan Gubernur DKI-Jaya periode 2017-2022, tinggal menghitung hari

Namun sebelum KTP dukungan dihitung, tiba-tiba Partai Nasdem dan Partai Hanura merapat kepada calon incumbent tersebut. Mendeklarasikan diri mendukung Ahok.

Kepiawaian Mega

PDIP yang ketika itu masih kasak kusuk, antara mengusung kader sendiri dan merapat ke Ahok, terus mengulur waktu.

Dari kelompok nasionalis, ingin agar partai banteng ini mengusung calon sendiri, sedangkan dua kelompok lainnya yang diwakili Maruarar Sirait dkk menginginkan agar partai banteng ini mendukung Ahok.

Mega terus mengembangkan permainan cantik. Dengan menunda langkah yang diambil, menunjukkan Mega piawai dalam menggunakan kalkulator politik.

Sejurus kemudian Partai Golkar menyatakan dukungan kepada Ahok, yang kembali maju dalam kompetisi. Beda ketika era Akbar, maka era Setyanto Novanto, Golkar tak tampak  seperti partai yang berpengalaman.

Partai ini gagal memanfaatkan “political bargaining” yang jitu dalam menentukan langkah. Sehingga bargaining position-nya pun lebih rendah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan PDIP.

Sudah lazim, dalam dunia politik berlaku “harga sewa kendaraan”; ada pula yang mengatakan sebagai “mahar”. Tak terkecuali dalam Pilkada DKI.

Strategi Mega

PDIP menuai hasil yang memuaskan lantaran strategi jitu yang diterapkan Mega. Hasilnya pun sangat maksimal. Di samping itu, karena posisinya yang begitu manis, menjadikan PDIP yang datang belakangan mengambil alih pucuk pimpinan koalisi.

Golkar yang sebelumnya “big one“, terpental ke urutan bawah. Malah dalam sebuah deklarasi Mega tidak sungkan-sungkan memakaikan jaket kebesaran PDIP kepada Ahok.

Bagi Mega, memenangi Pilkada DKI dengan mengusung kader sendiri sebagai cagub, secara ekonomis-matematis, bukanlah sesuatu yang menguntungkan dalam konteks apapun. Itu hanya sebatas politik sumir semata.

Nilai mahar yang didapatkan, secara kalkulatif, jauh lebih penting secara institusional, dibandingkan aspek lainnya. Apalagi demi untuk menghadapi pileg yang tidak begitu lama lagi ke depan.

Sedangkan Ahok, toh, kan bisa juga di-PDIP-kan belakangan. Bagi pribadi Ahok sendiri itu tak terlalu penting apa itu “baju” parpol. Tiga kali berganti baju, mulai dari PIB kemudian ke Golkar; dari Golkar ke Gerindra, terus nyaris kembali ke Golkar sebagai “kembalinya anak hilang”. Namun akhirnya jaket PDIP lah yang lebih berkesan.

Golkar memang membuat kejutan bagi sebagian masyarakat. Tapi sebetulnya, langkah Setyanto Novanto, merupakan sesuatu yang wajar. Tak peduli apa yang menjadi alasan paling utama. Sama halnya dengan Nasdem yang lebih dulu bergabung.

Di seberang sana, Gerindra telah dengan teguh menetapkan bahwa mereka, akan mengusung calonnya sendiri. Muncul beberapa nama seperti Sandiaga Uno bahkan Profesor Yusril Ihzamahendra.

Merebak di seantero jagad sosmed, sosok Yusril terus mendapatkan dukungan secara luas. Hingga akhirnya kandas, ketika Gerindra menetapkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya.

Akan halnya Anies, seiring waktu, Anies yang intelektual, tak kalah populer di mata pemilihnya. Sandi dan Anies merupakan perpaduan antara teknokrat dan pengusaha yang bisa membentuk sinergity yang ideal bila terpilih nanti.

Satio Piningit

Partai Demokrat yang sebelumnya tidak terlihat memiliki “orang” internal, tiba-tiba menghadirkan seorang “satrio piningit” yang tidak diduga sama sekali. Kejutan yang dibuat SBY mengundang pro kontra di kalangan masyarakat.

Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya sebagai perwira menengah aktif di lingkungan Kostrad, membuat keputusan pintas untuk terjun ke dunia politik; menanggalkan seluruh atribut kebanggaannya untuk ikut menjadi kontestan dalam pilkada DKI.

Mega yang selama ini menjadi orang yang berada pada titik terjauh dari SBY, bisa jadi bertambah berang dengan langkah spekukatif SBY bersama partai pendukungnya.

Yang serunya, anak muda ini menjadi fenomenal selama masa kampanye. Penampilannya menyedot banyak perhatian masyarakat.

Jenjang pendidikan yang ditempuh dalam jalur TNI, menjadi modal bagi pembentukan karakter dan kompetensinya sebagai calon gubernur. Muda tapi matang.

Di bawah tekanan

Ahok yang sedang berada di bawah “tekanan”, kelihatannya juga tetap memberikan perlawanan yang mengesankan. Rumah Lembang sebagai pusat pengendalian kampanyenya tetap didatangi para pendukungnya.

Di media sosial, Ahok terus didukung oleh pencintanya, yang didominasi oleh latar belakang solidaritas kultural dan reliji. Mereka terus berjibaku secara intens untuk membangun dan menjaga imaji Ahok.

Dari segi komunikasi politik dan persuasi memang Ahok sangat terbatas, kalau tidak dibilang kurang. Ini kelemahan Ahok yang seharusnya terus dibenahi sejak jauh-jauh hari.

SBY sampai menyewa pakar komunikasi dan gerak tubuh, untuk belajar berbicara dan berpidato dengan baik; menghabiskan waktu berhari-hari berlatih, sebelum mengikuti kontes presiden tahun 2004.

Pilkada yang fair

Pilkada DKI hanya tinggal menghitung waktu. Tiga pasang calon sudah sangat siap untuk berkompetisi. Masing-masing timses dan para pendukungnya pun sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat.

Sebagai masyarakat, kita hanya menginginkan pilkada yang fair, damai dan lancar. Tak perlu ada campur tangan dari pihak manapun untuk menentukan pemenangnya.

KPU dan Bawaslu harus bekerja proporsional dan profesional. Kejujuran oknum dipertaruhkan. Tidak boleh ada lagi (istilah Batak), “hepeng mangatur nagaraon“; uang yang mengatur negara.

Aparat penanggung jawab perhelatan demokrasi ini, jangan sampai mudah tergiur dengan iming-iming yang mendosakan. Meskipun oleh janji materi yang jauh lebih banyak diperoleh dari sekadar lima tahun sebagai pejabat institusi. Tapi mencacati pesta rakyat.

Sudahlah…, kecurangan-kecurangan biarlah milik masa lalu. Tapi saat ini, persembahkan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Bekerja dengan nurani dan sesuai dengan sumpah yang pernah diucapkan…**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *