Mencita-citakan Hukum Menjadi Raja Diraja

Menjadikan hukum sebagai raja adalah cita-cita dari seluruh anak bangsa. Di bawah naungan suatu pemerintahan, rakyat membutuhkan pengayoman dan keadilan. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah di bawah paying hukum yang sama.

Hukum tidak mengenal kelas sosial, status, pangkat ataupun tingkat ekonomi seseorang. Semua sama di depan. Equal for the justice. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh; fiat justitia ruat coelum.

Frasa yang di atas sudah menjadi sarapan pagi anak-anak mahasiswa fakultas hukum semester satu dan semester dua. Dan hingga ke tengah masyarakat tetap mencekoki pola pikir dan prinsip-prinsip yang dianut oleh setiap praktisi hukum dan ataupun aparat penegak hukum.

Namun apa daya, tidak semua manusia sama memiliki integritas yang mampu membentengi dari pengaruh negative yang selalu mengerubungi di sekelilingnya.

Fiat justitia ruat caelum

Tegakkan hukum walaupun langit akn runtuh – Fiat justitia ruat caelum

Di sisi lain sering pula muncul suara sumbang yang menggambarkan hukum tajam ke bawah; tumpul ke atas. Merebak pula istilah adanya “mafia hukum” yang merasuki sistem hukum yang berlaku.

Lembaga hukum tidak independen sebagai “pengadil” yang dapat menentukan salah benar secara formal dan berdasarkan norma hukum, tanpa padang bulu. Maling ayam diperlakukan secara hina; maling uang negara dimuliakan.

Etika dan Empati

Ada pula yang menginginkan perlunya pertimbangan etika dan empati dalam menerapkan hukum. Sehingga di samping menerapkan pasal-pasal sesuai dengan kaidah hukum, juga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan realita kondisi masyarakat.

Hukum tak pernah berniat salah. Tujuannya adalah agar keadilan bisa diperoleh oleh semua lapisan masyarakat. Orang-orang “di balik” hukum lah yang berperan merusak atau menegakkannya.

Sangat besar pengaruh mentalitas dan integritas moral yang melekat pada pelaksana sistem hukum. Bila mentalitas dan moralnya baik maka baik pula prilakunya di dalam menerapkan sendi-sendi hukum. Begitu sebaliknya.

Sejatinya di negara hukum, kedudukan hukum adalah “bebas nilai”. Dan seringkali disebutkan “hukum adalah panglima”. Di dalam negara yang berdasarka hukum, maka keadilan adalah segala-galanya.

Mata hukum yang tertutup sambil memegang timbangan, mengandung nilai filosofis yang memberikan arti, bahwa hukum tidak bisa membedakan siapa pun yang sedang berhadapan di muka hukum.

Pesan ini ingin memastkan agar penerapan hukum tidak pandang bulu; tidak melihat unsur-unsur rasial, agama, dan taraf hidup seseorang. Tidak tebang pilih; ada yang diistimewakan ada pula yang ditindas.

Tidak boleh ada pengaruh, tekanan, intervensi, ataupun pilih kasih terhadap seseorang di depan hukum. Yang perlu dipertimbangkan hanya etika dan menumbuhkan empati untuk berpihak pada keadilan hukum.

Supremasi hukum

Supremasi hukum harus dipelihara sebagai ejawantah dari pelaksanaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 3, pasal ayat 1 serta juga terdapat di dalam pasal 28.

Institusi yang tidak menjalankan hukum dengan benar diartikan sebagai membangkang dari undang-undang yang merupakan landasan konstitusional.

Melanggar konstitusi adalah salah satu cabang dari pengkhianatan terhadap negara. Barang siapa yang melakukannya, maka, hukumnya masuk dalam kategori, telah berbuat makar atau subversif, dan merongrong kewibawaan negara.

Siapa pun dia yang sejak semula bercita-cita menjadi aparat penegak hukum, maka niat suci ini harus didampingi oleh keikhlasan, kejujuran dan prinsip hidup yang agung.

Melacurkan diri dengan menjual pasal-pasal hukum, sama saja dengan membunuh niat suci yang pernah ditanamkan sejak memulai kuliah, atau bahkan jauh sebelumnya.

Kasarnya manusia seperti ini telah meletakkan martabat dirinya di level paling bawah; paling hina. Belum lagi jika hal tersebut merupakan tindakan mengabaikan rasa keadilan masyarakat, yang berarti pengingkaran terhadap cita-cita negara hukum.

Harta dan wanita

Perjalanan menuju karir sebagai penegak hukum yang tertanam sebagai komitmen harus terpelihara sedemikian rupa sehingga ketika sampai pada tujuannya, apa yang tertanam di dalam hati tetap berjalan dalam koridor cita-cita suci dan tidak tergoyakan barang sedikit pun.

Lingkaran hukum banyak dipenuhi oleh hiasan dunia yang menggiurkan siapa saja; hijau ranun dan legit, terutama harta dan wanita. Dua hal ini seringkali dapat meluluhkan perasaan seseorang dan bisa membuat terpeleset ke luar dari jalur cita-cita suci.

Dan hampir keduanya menjadi penyebab utama dari segala permasalahan universal yang ditimbulkan, termasuk ketika berkaitan dengan masalah hukum.

Hubungan antara kekuasaan serta harta dan wanita, seakan hanya dibatasi oleh kulit ari yang meskipun terpisahkan tapi tak sepenuh bisa membebaskan diri dan terpisah secara nyata. Semuanya dapat berjalan secara bersinggungan dan memiliki kesempatan untuk saling memengaruhi, memperkuat dan menaklukkan.

Hanya orang-orang terpilih yang mampu memisahkan antara kepentingan demi tegaknya pilar-pilar hukum dan kepentingan pribadi yang banyak dipengaruhi hawa nafsu pribadi yang tiada habisnya.

Seyogyanya hukum harus selalu menjadi raja dari segala persoalan keadilan. Uang dan kekuasan sekalipun, tidak boleh pernah menjadi atasan bagi seorang raja. Bila kekuasaan dan uang bisa mendikte “sang raja diraja”, maka ini adalah petaka, karena penegakan supremasi hukum hanya tinggal sebagai slogan, catatan, teori, aturan dan undang-undang yang terbatas pada formalitas belaka…**.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *