“Pribumi”

“Pribumi” adalah sebuah kata kerja yang tiba-tiba berubah menjadi sensitif belakangan ini. Sampai-sampai tabu untuk diucapkan. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan Inpres Nomor 26 Tahun 1998 atau UU nomor 40 tahun 2008. Yang penafsirannya bisa dari berbagai sudut pandang.

Di Malaysia kata “pribumi” disebut “bumiputera”, yaitu mereka yang mendiami seluruh tanah semenanjung Malaysia, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya di antara seluruh negeri yang menjadi bagian Negara Malaysia.

Bung Karno, Presiden RI pertama, sejak periode pembebasan hingga setelah kemerdekaan, sering menggunakan kata pribumi untuk membangkitkan semangat perjuangan. Demikian juga Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan pernah menyebut kata pribumi, terkait dengan penyediaan lapangan kerja.

Megawati yang mendapat anugerah doktor kehormatan dari Universitas Negeri Padang, beberapa kali memunculkan kata pribumi ketika menyampaikan pidato pengukuhannya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, mendorong perlunya kesempatan pribumi menjadi pengusaha perikanan.

Bahkan Pak Jusuf Kalla sejak menjadi Wakil Presiden di era SBY hingga menjadi Wakil Presiden Jokowi, sudah berulang kali menggunakan kata “pribumi”. Karena konteksnya memang dibutuhkan padanan kata tersebut untuk memperkuat statement beliau. Tanpa ada maksud yang lain.

Bola liar

Terakhir, Anies dalam pelantikan sebagai gubernur mengungkapkan kembali kata pribumi terkait dengan perjuangan melawan kolonial dan penjajahan ekonomi yang melanda negeri ini. Namun, mantan pengacara Ahok menganggap kata tersebut sebagai “ujaran kebencian”, sehingga melaporkan ucapan Anies kepada pihak berwajib.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pribumi masih tetap tercantum hingga edisi terakhr tahun 2016. Pribumi merupakan sebuah kata kerja yang artinya “penghuni asli”; atau, “yang berasal dari tempat bersangkutan”.

Dalam Ensiklopedia Bebas Wikipedia, disebutkan, “Pribumi bersifat autochton (melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan kepada setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di suatu tempat tersebut”.

Di beberapa daerah Indonesia, masih cukup banyak nama toko, perusahaan, yang masih menggunakan kata pribumi. Demikian juga label organisasi seperti Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Saudagar Pribumi dan lain sebagainya.

Kompas.com, tanggal 13 Desember 2016, di bawah judul, Pemerintah Diminta Berpihak kepada Pengusaha Pribumi, menulis: “Pemerintah diharapkan menunjukkan keberpihakan lebih jelas kepada pengusaha pribumi…. “Kondisi itu tidak akan terurai selama tidak ada ada kebijakan afirmatif terhadap pengusaha pribumi…”. Dalam kesempatan tersebut Kompas.com mengutip pernyataan Ketua Umum Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (Forppi), Akhmad Ma’ruf Maulana

Dalam acara ILC tanggal 12 Januari 2016, Profesor Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan hasil risetnya yang dilakukan di Pakistan, terkait Land Reform Zulfikar Ali Butho yang ditentang ulama-ulama Pakistan. Kenapa…? Lima persen rakyat Pakistan menguasai 95 persen tanah di Pakistan. Negaranya tidak bisa bergerak.

Tapi sekarang apa yang terjadi, 0,2 persen orang Indonesia menguasai 74 persen tanah di Indonesia melalui konglomerasi PT itu PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, HPH dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2 persen itu, –maaf-maaf kalau pake bahasa lama–, itu non pribumi. Ini bom waktu.

CNN dan BBC

Konteks Anies memunculkan nuansa yang berbeda karena diucapkan dalam pidato di depan pendukungnya. Padahal di sana hadir dari berbagai etnis yang selama ini setia mengawal dan membela Anies sejak pencalonan hingga terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Masyarakat pendukung Anies tidak melihat ada yang salah dengan terminologi “pribumi”. Tapi ada pihak lain, yang merasa kata ini tidak pantas diucapkan. Karena konteksnya terkait untuk meningkatkan semangat persatuan dan kepedulian anak bangsa belakangan ini

Pada tataran jurnalistik muncul kecenderungan kelompok pers yang telah terpolarisasi selama ini untuk mengolah ucapan ininagar bernilai salah. Cara-cara tidak sehat ini, telah mematikan kreativitas berbahasa di dalam mengungkapkan harapan. Sehingga menutup celah untuk didiskusikan secara cerdas untuk membahas permasalahan bangsa ini.

Bahkan CNN dan BBC, yang dulunya dikenal sebagai pers independen yang berskala multinasional, tak kurang menurunkan berita dan cerita yang mengundang perdebatan baru. Penyajiannya cenderung tidak berimbang.

Menganalis dan menurunkan beberapa pendapat, dari satu sisi pandang, tanpa melibatkan pandangan lainnya yang berbeda. Perlakuan ini menyempitkan ruang perdebatan untuk mencari sebuah simpulan yang bebas nilai.

Prof. Dr. Herawati Sudoyo, ahli biologi molekuler, serta sebagai peneliti Eijkman Institute dan juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), menyebutkan sejak ribuan tahun yang lalu etnik nusantara ini telah mengalami percampuran secara genetik. Sehingga hasil percampuran tersebut telah melahirkan telah terjadi pencampuraan dari berbagai gelombang migrasi manusia etnik dari berbagai penjuru dunia.

Karena bila disimak dari hasil penelitian Prof. Herawati, dapat disimpulkan bahwa, –setidak-tidaknya–, etnis nusantara ini tidak ada yang memiliki gen asli sebagai penghuni nusantara secara dominan, sehingga sulit disebut mana yang benar-benar pribumi.

Tersinggung berlebihan lantaran ucapan pribumi dari Anies, bukanlah sesuatu nyang tepat. Tidak ada dasar yang kuat untuk marah. Bila China Arab dan Eropa dianggap sebagai nonpri, maka diri Anies sendiri adalah kuturunan Arab. Mestinya dialah yang harus lebih dulu merasa tersinggung dengan ucapannya sendiri.

Bahasa akademisi

Membuat kasus ini sebagai bola panas akan memberikan dampak yang sangat jauh. Di satu sisi nama Anies bisa di-bully hingga benar-benar merasa keok. Mulai dari pers, hingga akun siluman di dunia maya, bertubi-tubi menyerang Anies dengan berbagai kata yang dahsyat. Dengan tujuan untuk membuat Anies berada pada titik yang tidak berharga.

Di sisi lain sikap berlebihan ini dapat membangkitkan penguatan dukungan yang lebih luas lagi bagi pribadi Anies. Bukan hanya dari warga Jakarta saja. Tetapi juga seluruh warga nusantara akan terus bertambah untuk pasang badan membela Anies dalam melawan diskriminasi media.

Ini lantaran pers, pengamat dan beberapa pegiat medsos tanpa disadari ikut menciptakan dikotomi yang tajam dengan membombardir terus menerus dan memanfaatkan kata “pribumi” sebagai alat perang untuk melumat Anies.

Terhadap ucapan Anies, masih terus menunggu hasil pemeriksaan. Respon dari pihak berwajib bisa dikatakan begitu cepat menanggapi pelaporan atas nama Banteng Muda, (underbow PDI).

Namun akan menyisakan tanda tanya terkait ujaran kebencian yang sangat vulgar diucapkan Steven H.S. terhadap pribadi Gubernur NTB serta isi pidato provokatif Viktor Laiskodat, yang menyerang masyarakat secara luas.

Seyogyanya pihak mana pun perlu melihat permasalahan secara obektif, Ucapan “pribumi” tidak ada apa-apanya, bila dibandingkan kasus-kasus penghinaan yang menjatuhkan sebagaimana Steven dan Laiskodat.

Kata pribumi sendiri tetap akan dipergunakan di ruang kuliah jurusan tertentu oleh pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Karena memang bagaimana pun juga kata ini sudah menjadi khazanah terminologi yang yang tidak asing di kalangan akademisi…*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *