TNI di Tengah Dinamika Politik Indonesia

TNI AD
Salah satu kesatuan dari pasukan TNI-AD

Kamis,tanggal 16 Oktober 2017, Jenderal Gatot hadir untuk mengisi acara sebagai pembicara dalam raker Partai Nasdem, di Jakarta. Ketika memberikan “tausiah” di depan kader Nasdem, Jenderal Gatot hadir resmi sebagai Panglima TNI dalam balutan PDH.

Keesokan harinya, media “status quo” langsung menyajikan berita yang mengagetkan semua yang bersimpati kepada jenderal intelektual ini. Intinya, Gatot menghendaki agar kepemimpinan saat ini bisa berjalan dua periode. Karena alasan kontinuitas pembangunan infrastruktur.

Format ini menimbulkan pertanyaan serius. Antara yakin dan tidak. Yang percaya merasa sikap Gatot dianggap berlebihan karena secara resmi, selama ini institusi TNI yang dipimpinnya selalu menempatkan diri di tengah.

Sebagian sangat tidak yakin, jika jenderal secerdas Gatot bisa terpelosok ke dalam lingkaran kooptasi. Gatot adalah pribadi yang hati-hati dan mengerti menempatkan diri dan institusi yang dipimpinnya.

Posisi wenak

Tidak perlu diragukan, bahwa Gatot, pasti paham betul jika “militer” bukanlah institusi pemerintahan. Dalam segala perangkat peraturan yang memayungi, TNI adalah alat negara. Itu final.

Banyak yang curiga paparan Gatot sengaja diplintir untuk memaksa cakrawala rakyat tentang keberhasilan pembangunan belakangan ini. Sehingga “militer” pun menginginkan agar policy pembangunan bisa diteruskan. Karena satu periode tidak cukup untuk menuntaskan program yang telah dicanangkan.

Ada oknum, kumunitas, dan media yang sudah PW (posisi wenak) yang tak ingin kehilangan. Kehilangan sangat menyakitkan. Contoh nyata adalah ketika Ahok – nonelected incumbent–, tumbang dalam pilkada DKI, 2017.

Gatot, jelas sosok yang punya integritas kuat. Di tangannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin dicintai rakyat (umat). Rasa-rasanya tidak mungkin bisa senada dengan Paloh seperti yang diakuinya. Paloh adalah politikus, sedangkan Gatot adalah prajurit profesional aktif.

Di samping itu, Gatot adalah figur intelektual penerus estafeta budaya intelek di dalam tubuh TNI, seperti yang pernah diposisikan oleh purnawirawan Letnan Jenderal Sayidiman Suryohadiprojo.

TNI sendiri, tetap pamali terhadap politik praktis. Penafsiran paparan Gatot telah dibuat sedemikian rupa; disambal lado dengan bumbu yang lezat. Sehingga menimbulkan gunjingan tak berkesudahan.

Sikap TNI

Popularitas Gatot memang sangat penting dimanfaatkan. Orang rumahan pun tahu, jika Gatot memang hebat dan pantas menjadi panutan anak bangsa saat ini.

Sikap TNI dan Jenderal Gatot Nurmantyo, sudah sangat tercermin ketika Panglima TNI itu, menyampaikan pidatonya dalam Perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-72, di Cilegon, Banten.

“Politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya NKRI, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap, yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun”.

Urusan ganti mengganti pimpinan negara, diatur dengan mekanisme pemilu sesuai undang-undang dan berdasarkan konstitusi. Tidak boleh ada intervensi di luar proses politik yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan penegasan Panglima TNI tentang sikap politik TNI, “bahwa, politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya NKRI, yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap, yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan mana pun…”*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *