Pers Yang Tidak Fair

Posted by

Koran, majakah, tv, dan media online, bisa membentuk, mengubah dan memoles krikil menjadi permata; kaca menjadi berlian; besi menjadi intan. Bahkan penjahat sebejat apapun bisa dijelmakan menjadi pahlawan.

Dengan cara halus setiap bentuk jurnalistik mampu menggiring opini. Membentuk persepsi masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan. Sering kali pers pula yang menjadikan seorang figur menjadi sosok yang dikultuskan, tanpa cacat dan bersih dari kesalahan.

Hanya pers yang mampu menghapus dosa-dosa seseorang, tak peduli pada tingkat mana level keburukannya. Setiap orang bisa dimake-up menjadi lebih cantik dan tampan. Dengan cara bedah plastis, lembaga pers dapat mengubah segalanya.

Siapa pun yang menguasai pers, dia akan menguasai dunia dari segala aspeknya. Menguasai pers berarti telah menguasai 3/4 dari negara. Hanya orang-orang yang mengerti harkat dan eksistensinya yang bisa bersikap kritis terhadap kelakuan pers.

Berita sampah
Pers yang secara umum telah dianggap dewasa, juga masih bersedia menyebar berita yang tidak juur

Dalam sebuah negara sangat dibutuhkan adanya kelompok penyeimbang, walau tidak dikata beroposisi. Ini makna demokrasi yang sesungguhnya.

Membiarkan hablur pada kondisi status quo akan menimbulkan semidiktatorial yang menempatkan masyarakat di ujung telunjuk penguasa. Penguasa bisa bertindak otoriter tanpa pengendalian.

Top-down

Contoh ini dapat disimak dari tata politik yang berlaku di Korea Utara. Atau bila saja mengikuti perkembangan politik di negeri-negeri yang menerapkan ideologi “satu arah” pada tiga dasawarsa yang lalu.┬áSeperti di Uni Sovyet, Cuba, Jerman Timur. ataupun China.

Di sana hanya ada satu tangga nada yang boleh dibunyikan. Di luar itu akan menjadi fals dan harus disingkirkan. Semua berlaku hukum top-down. Tidak ada ruang kompromi, apalagi resolusi.

Indonesia adalah sebuah negeri yang menerapkan demokrasi terbuka. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Suara rakyat menjadi kekuatan yang melegetimasi sebuah pemerintahan. Fungsi kontrol berada di tangan rakyat, melalui “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Sila keempat ini adalah pilar demokrasi bagi negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu butir landasan ideal yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini.

Di era orde lama, Soekarno menetapkan sistem “demokrasi terpimpin” di dalam pengelolaan negara. Dari sana kemudian muncul kehendak untuk menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Bahkan menetapkan panggilan “paduka yang mulia” (PYM), di depan namanya.

Ketika pemerintahan beralih kepada Soeharto. Indonesia diperkenalkan kepada “demokrasi terkendali. Soeharto menghapus sebutan PYM di depan nama kepala negara dan menggantikannya dengan sebutan “bapak”.

Soeharto menyederhanakan sistem multipartai menjadi 10 padapemilihan umum (Pemilu), tahun 1971; dan akhirnya hanya tinggal 3 partai pada pemilu tahun 1977. Semuanya dilakukan dengan cara memfusikan masing-masing partai ke dalam kategori yang disepakati. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya azaz yang boleh dimilik partai.

Semakin vulgar

Di era reformasi, wujud demokrasi menjadi semakin terbuka. Setiap orang boleh mendirikan partai sendiri. Partai yang pernah gagal, boleh ganti nama untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya.

Banyak hal di luar keinginan berlaku di alam reformasi dengan demokrasi terbukanya. Kebebasan berada di luar kontrol. Politik uang bisa menguasai setiap hasrat untuk bisa menjadi apa saja.

Seorang yang minim konstituen tiba-tiba menjadi wakil rakyat melalui cara-cara curang. Mulai dari membayar rakyat, hingga bermain di tingkat lembaga yang lebih tinggi otoritasnya.

Kebebasan pers juga semakin vulgar dengan berita-berita yang tidak objektif, berimbang, dan tanpa check and recheck; serta tanpa cross check dan konfirmasi.

Keretakan di dalam masyarakat bertambah tajam akibat ketidakadilan pengelola pers di dalam menempatkan diri pada masing-masing fungsi dan tanggung jawabnya.

Objektivitas pers ditentukan oleh siapa yang berada di belakangnya. Informasi bisa dibolakbalikkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Menguasai informasi bukan hanya menguasai opini, pandangan ataupun persepsi yang terbentuk di benak masyarakat. Akan tetapi, lebih dari itu, dia bisa menguasai arah kebijakan pemerintah sesuai dengan yang dikehendakinya.

Tidak salah sebuah adagium berbunyi: “kuasai informasi untuk menguasai dunia”…*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *