Aceh lon Sayang 0 comments on Hiruk Pikuk Bakal Calon Gubernur Aceh

Hiruk Pikuk Bakal Calon Gubernur Aceh

Gambar ilustrasi
Gambar ilustrasi untuk jabatan Aceh-1

Pilkada serempak baru akan terjadi pada tahun 2017 mendatang. Tak terkecuali untuk Provinsi Aceh. Pascapenandatangan MoU, sudah berlalu lebih dari satu dekade. Dan hingga sudah memasuki decade kedua, kekuatan GAM yag direpresentasikan oleh Partai Aceh terlihat masih eksis. Dalam pengamatan pakar kebiasaan sebuah perjanjian damai akhir dari sebuah pergerakan separatisme, hanya akan memberikan kepada pihak yang pernah bertikai selama selambat-lambatnya dalam dua atau tiga periode peralihan pemerintahan. Selebihnya akan kembali kepada kondisi perpolitikan yang normal. (Andi A. Malarangeng, 2011). Dalam kurun waktu tersebut masih tumbuh bunga-bunga eforia yang menyemangati perjuangan politik dan bersenjata sebelumnya.

Banyak nama yang muncul ketika memasuki periode ketiga pemilihan kepala daerah di seluruh Aceh. Tapi yang menarik fokus konsentrasi masyarakat adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari sekian banyak nama yang benar-benar telah tersosialisasikan secara luas adalah sosok Irwandi Yusuf, mantan gubernur periode 2007-2012; dan Muzakir Manaf, wakil gubernur petahana (incumbent) yang sudah dielu-elukan oleh pengikutnya untuk maju sebagai bakal calon gubernur mendatang. Irwandi memiliki jargon yang sudah beredar di dunia maya: “Kamoe Sajan” dan “Beusaboh Hate Sajan Irwandi”. Sementara jargon untuk basis kampanye Muzakir Manaf adalah “Rakan Mualem” yang tersebar hingga mendarat di tingkat kecamatan. Bila Irwandi peredarannya baru tingkat antarpersonal, maka Muzakir Manaf sudah lebih melembaga hingga terbentuk pada tingkat kecamatan.

Di sisi lain ada suara-suara yang menginginkan Tarmizi Karim, yang sudah berpengalaman sebagai Bupati Aceh Utara dan Plt. Gubernur beberapa kali untuk beberapa daerah, tak terkecuali untuk Provinsi Aceh, yang bakal tampil sebagai salah satu kandidad bakal calon gubernur Aceh. Demikian juga selentingan suara yang memungkinkan Farhan Hamid, mantan Wakil Ketua MPR RI juga dikabarkan akan meramaikan bursa pencalonan Gubernur periode 2017-2022. Baik Tarmizi maupun Farhan, kedua-duanya sudah pernah ikut dalam kompetisi pemilihan gubernur yang berlangsung sebelumnya, yang akhirnya harus mengakui keunggulan calon gubernur yang diusung oleh Partai Aceh, wadah politik yang dibentuk untuk menghimpun seluruh mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Aceh memang berbeda dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. UU nomor 11, Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan di Aceh dibentuk partai lokal untuk pemilihan umum lokal. Saat ini setidaknya ada dua partai lokal yang berasal dari mantan kombatan GAM, yaitu Partai Aceh (PA) yang dipimpin oleh mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf, yang telah terbentuk sejak pertama sekali undang-undang ini diberlakukan; dan, Partai Nasional Aceh (PNA), yang dibentuk setelah Irwandi yang mantan gubernur Aceh terpelanting dari lingkaran Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan PA. Saat ini PNA dipimpin oleh Sofyan Daud, yang dikenal sebagai Juru Bicara GAM Pusat, pada saat konflik bersenjata berlangsung.

Apabila tidak terdapat kesepakatan untuk berkoalisi dalam pilkada, maka baru PA yang dapat mengusung bakal calon gubernurnya sendiri. Partai Golkar yang memiliki kursi sebanyak 9 kursidan hanya membutuhkan sedikit operasi kecil saja, juga belum tampak menunjukkan minat mengelus-elus bakal calonnya sendiri sambil mencari partai pendamping untuk berkoalisi. Sementara itu PA merupakan pimpinan koalisi Aceh Bermartabat yang memiliki 74 kursi, sehingga bila anggota koalisi memegang erat komitmen untuk tetap seiring sejalan hingga ke tingkat pilkada, maka calon yang dapat didukung oleh parpol (parlok/parnas) hanya cukup untuk mengusung 1 calon saja. Sisanya adalah terpaksa menenpuh jalur perseorangan.

Kondisi parlemen benar-benar tidak kondusif bagi calon yang berasal dari jalur perseorangan (independen) ataupun dari jalur politik selain koalisi Aceh Bermartabat. Karena kendatipun dapat meraih suara dalam pilkada nantinya, tetap akan menjadi bulan-bulanan di tangan para legislator; setidak-tidaknya hingga pemilihan legislatif periode berikutnya. Untuk menang dalam pilkada saja, juga masih harus bertarung allout, karena prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Irwandi dengan PNA-nya, dapat dipastikan hanya memiliki tiga kursi di parlemen Aceh, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan dukungan optimal di parlemen. Apatah lagi seumpama Tarmizi Karim dan Farhan Hamid, yang belum jelas mendapatkan dukungan dari partai manapun. Farhan yang selama ini dikenal sebagai politikus Partai Amanat Nasional (PAN), terasa semakin jauh dari inti kekuasaan PAN.

Meskipun demikian, pemilihan umum kepala daerah secara langsung, menarik untuk diamati. Otoritas tertinggi sesungguhnya berada di tangan pemilih. Apabila orang-orang yang diberi kewenangan dalam Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertindak mengawasi jalannya pilkada, dapat berdiri objektif mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan peserta pilkada, maka dapat diyakini pesta demokrasi ini, benar-benar menjadi pesta milik rakyat. Sayangnya, kedua lembaga ini rentan mendapatkan “elus-elus” dan juga tekanan, bila kedua cara ini atau salah satunya satunya saja, bisa jebol, maka dapat dipastikan suara yang diberikan rakyat pemilih di dalam bilik suara menjadi muspro dalam segala hal. Terutama, waktu yang dipersiapkan untuk datang berpayah-payah mencoblos serta dampak sosiologis dan psikologis terhadap masyarakat pemilih.

Di sisi institusi, juga terjadi kemubaziran biaya persiapan pemilu, yang meliputi peyediaan kertas suara, transportasi kertas suara, iklan sosialisasi pilkada, untuk membayar gaji para komisioner KIP dan anggota Banwaslu. Tidak ada artinya segala persiapan yang telah dilakukan. Yang tertinggal hanya dosa karena “berkhianat” yang harus dibawa sampai mati. Meskipun terkadang dalam sebagian kamus politik tertentu tidak terdapat kata “dosa”. Itu persoalan lain.

Siapa pun peserta pilkada harus dapat menunjukkan diri sebagai kandidat yang siap menerima apapun hasilnya, siap kalah dan siap menang; siap berlaku gentlemen dan menjauhkan diri untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih dengan kemampuan yang dimilikinya. Bila ingin dipilih dan mendapatkan simpati, curi hati masyarakat; jangan curi suara yang sah dengan cara mengintimidasi ataupun “membeli”. Setiap kandidat merupakan figur yang ditokohkan, terhormat, negarawan, berwawasan, bernilai tinggi, dan bukan orang rendahan. Oleh karena itu segala sikap dan tindak tanduknya pun harus mencerminkan sebagai seorang yang memang memiliki modal politik tersebut. Tidak layak seorang calon pemimpin menempatkan dirinya pada tindakan yang bisa menjatuhkan martabatnya. Seumpama, menyerukan kepada pendukungnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk meraih kemenangan dengan cara apapun.

Siapa pun nantinya yang menang dengan cara yang “elegant”, maka dialah yang menjadi panutan masyarakat Aceh; dialah yang harus diakui sebagai pemimpin Aceh, semua pihak harus siap menerimanya serta mendukungnya dengan segenap hati. Masyarakat Aceh sudah lelah menonton permainan kekerasan dan musibah yang datang silih berganti. Jangan sampai pesta demokrasi berubah menjadi mala petaka baru yang bisa membuat masyarakat Aceh terpecah-pecah, dan saling membenci. Perdamaian yang seharusnya merupakan anugerah, harus dipelihara bersama, agar tidak berubah menjadi prahara yang memicu permusuhan antarelemen masyarakat. Karena bila itu terjadi, yang merasakan dampak yang paling buruk adalah masyarakat pada umumnya, yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan politik sama sekali. Jangan sampai para elite yang menikmati kesenangan; masyarakat yang menanggung penderitaan.

Ini seharusnya perlu disepakati sebagai konsensus bersama antarpihak yang akan berkompetisi dalam pilkada Aceh yang damai dan fair; sebagai komitmen yang harus dipegang teguh bersama. Pilkada yang diimpikan masyarakat adalah pilkada tanpa intimidasi; pilkada tanpa kekerasan; pilkada tanpa kecurangan; pilkada tanpa peristiwa politik yang mengenaskan; pilkada yang penuh dengan rasa persaudaraan….**

Aceh lon Sayang 0 comments on Sekelumit tentang kisah perjuangan GAM

Sekelumit tentang kisah perjuangan GAM

TNA, dalam masa konflik
TNA, dalam masa konflik yang berlangsung di Aceh

Orang yang tiba-tiba mengetahui tentang “aso-lhok” atau isi dalam, organisasi Gerakan Atjeh Merdeka (GAM) dan perjuangannya, akan berdecak kagum memahami taktik, siasat dan strategi yang mereka miliki. Sangat luar biasa untuk ukuran sebuah gerakan yang di lapangan di jalankan oleh orang-orang yang konon sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktunya hidup di desa sebagai warga biasa. GAM yang memiliki basis perjuangan politik yang berpusat di Swedia, memiliki sistem perancangan organisasi yang terbilang modern untuk ukuran sebuah organisasi perjuangan.

Secara struktural, GAM dipimpin oleh seorang Wali Nanggrō yang berada di pengasingan dan dilengkapi dengan sebuah kabinet yang representatif meliputi segenap sektor, layaknya sebuah kabinet di dalam pemerintahan sebuah negara. Di daerah basis perjuangan bersenjata, di wilayah Aceh, GAM hanya menempatkan satu orang yang berkuasa penuh atas segala kiprah dan tindak tanduk serta operasional sistem ketentaraan GAM atau sering disebut dengan Tentara Nasional Aceh (TNA), yang berperan sebagai Panglima. Dalam kurun waktu pergerakan bersenjata, selama 5 tahun terakhir, antara tahun 1999 hingga 2004, terdapat dua orang Panglima yang pernah memimpim GAM di lapangan, selama perang berlangsung.

Setelah Panglima Teungku Abdullah Syafi’i, gugur pada 22 Januari 2002, dalam sebuah penyergapan di daerah Jiemjiem, Kabupaten Pidie. Tanpa menunggu lama, Markas Besar GAM, di Swedia, menunjuk seorang tentara muda yang bernama Muzakkir Manaf sebagai penggantinya. Teungku Abdullah Syafi’i yang dua kali pernah lolos dari usaha pembunuhan, akhirnya menemui ajal dalam sebuah penyergapan rahasia yang sangat singkat, oleh pasukan gabungan TNI. Teungku Lah —panggilan untuk Abdullah Syafi’i—, menghembuskan nafasnya yang terakhir bersama keluarga dan para pengawalnya. Dalam waktu singkat tongkat komando operasional GAM dipercayakan kepada seorang yang pernah mengenyam pelatihan tempur di Libya, yang sering disebut sebagai “Eks Libya”, dan kemudian menjadi sosok fenomenal. Mualem yang mirip-mirip bintang Bollywood ini sering menghiasi halaman depan surat kabar lokal selama masa konflik GAM-TNI/ Polri berlangsung. Lengkap dengan atribut ketentaraan, sebagai seorang komandan tertinggi pasukan GAM untuk seluruh wilayah Aceh. Penampilannya membuat bangga sebagian anak-anak muda Aceh, di kala itu; tampak ganteng, kalem dan gagah berani.

Organisasi para pejuang GAM menyebar dalam beberapa wilayah operasional, di antaranya, yaitu: Wilayah Manyak Paed; Wilayah Peureulak; Wilayah Pasè; Wilayah Batè-ieliek; Wilayah Linge; Wilayah Aceh Besar; dan Wilayah Meureuhom Daya. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Panglima Wilayah, yang berwenang memimpin para kombatan yang terdapat di beberapa sago yang di bawah pimpinan Panglima Sago. Para kombatan ini berada dalam sebuah organisasi ketentaraan yang masing-masing wilayah memiliki hubungan intens dan saling timbal balik. Pergeseran pasukan dan petukaran ataupun BKO sering diberlakukan dalam organisasi ini. Seperti berlaku dalam organisasi TNI/ Polri ketika darurat militer berlangsung. Demikian juga selain dalam satuan besar di bawah komando panglima wilayah, GAM juga memiliki unit pasukan kecil seperti misalnya, Pasukan Gajah Khèng dan Pasukan Ruengkhom, Pasukan Gurkha, dan Pasukan Singa Batè, yang kesemuanya terbilang sebagai pasukan elit di lingkungan TNA.

Mudah bagi GAM untuk berganti tempat karena wilayah Aceh tersambung satu sama lainnya melalui gugusan bukit barisan yang membentang dari utara ke selatan dan melalui pesisir dari barat ke timur atau sebaliknya. Uniknya lagi hubungan antara Wilayah Linge dan Wilaya Peureulak atau dengan Wilayah Pase. Sangat lazim pasukan yang terdesak di salah satu daerah akan begeser ke salah satu daerah lainnya. Sangat sering terjadi penyaluran senjata dari pesisir ke Wilayah Linge melalui jalur tikus menembus Bukit Barisan. Uniknya lagi tiap pucuk senjata, ditukar dengan seekor kerbau, yang ditransaksikan di perbatasan antara kedua wilayah di celah pegunungan yang sangat liar dan sulit dijangkau. Sehingga persenjataan kombatan wilayah Linge pun disebut-sebut sebagai yang paling lengkap dari seluruh wilayah dan tidak mengenal senjata rakitan.

Di samping bagus dalam pengembangan intelijen, spionase dan taktik perang gerilya, GAM juga piawai dalam mengemas informasi perang dan propaganda. Beberapa kali para kombatan ataupun juru bicaranya yang “berpangkat” tewas tertembak, GAM secara seketika menggantikan perannya dengan tetap menggunakan nama yang sama, tapi untuk orang yang berbeda. Strategi GAM ini ikut membuat masyarakat dan pers merasa bingung atas klaim yang terjadi di lapangan, entah pihak mana yang benar. Satu pihak menyatakan telah menembak si anu hingga tewas, dalam satu operasi militer, akan tetapi besoknya nama yang diklaim telah tewas, masih muncul di koran sebagai orang yang hidup dan memberikan pernyataan.

Konflik yang terjadi di Aceh tidak hanya dihiasi dengan pertikaian politik yang ingin berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI. Konflik ini seringkali berbalut dendam kesumat yang sangat memuncak. Meskipun tentara GAM memiliki garis komando yang jelas, akan tetapi kerap terjadi, ada kombatan yag bertindak tanpa komando demi mengikuti naluri melepas dendam masing-masing. Banyak di antara kombatan adalah anak-anak yang masih kecil ketika Aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang bersandikan “Operasi Jaring Merah”, yang digelar di seluruh Aceh. Operasi jaring merah telah memunculkan banyak pejuang GAM muda di kemudian hari, yang membawa dendam dari masa kecilnya. Tidak jarang terjadi penyanggongan yang dilakukan terhadap pasukan TNI/ Polri, tanpa mempertimbangkan keselamatan terhadap masyarakat umum di Aceh. Dan setiap pascapenyerangan, masyarakat menjadi korban dari kejadian yang baru berlangsung.

Kecamuk “perang Aceh”, seakan selalu berbungkus dengan keganasan demi keganasan; kekerasan dibalas dengan kekerasan. Antara TNI/ Polri dan GAM terus membuncahkan rasa ingin melampiasan setiap kesumat yang memuncak dan saling membayar atas setiap kematian anggotanya. Perang itu pun telah menimbulkan kelelahan luar biasa bagi kedua belah pihak dan korban sia-sia yang tak terhindarkan dari warga sipil. Namun demikian, waktu itu, sulit bagi masyarakat untuk membayangkan kapan pertikaian berdarah ini akan berakhir. Meskipun telah cukup lelah dan nyaris kehabisan “amunisi”, tanda-tanda perang berakhir, tidak juga kunjung datang; meskipun orang Aceh percaya kepada sebuah pepatah, “hana ujeun yang hana pirang; hana prang yang hana reuda”. Berbagai mediasi internasional pun seakan tak sanggup menghentikan permusuhan ini.

Akhir bulan desember tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, Aceh dilanda gempa bumi dan disusul tsunami dahsyat yang memorakporandakan hampir seluruh pesisir daratan Aceh; hampir sepanjang 800 kilometer garis pantainya. Diperkirakan terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 jiwa menjadi korban meninggal dan hilang terbawa air bah yang datang dari laut. Tsunami juga menghempas pantai dalam radius yang cukup jauh hingga ke pesisir pantai Srilanka, Thailand dan Somalia. Seketika suasana perang menjadi senyap dan tidak ada tanda-tanda pergerakan militer yang siap tempur. Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh menjadi kota mati yang hancur luluh lantak dengan puing-puing bekas bangunan yang berserakan. Suasana horor peperangan, berubah menjadi aksi simpati atas nama kemanusiaan. Tentara dan Polri yang dipersiapkan untuk operasi militer, disiagakan dan dialihfungsikan untuk misi kemanusiaan.

Sebuat petaka yang melodramatis, bercampur baur dengan sebuah harapan damai yang akan tercipta di bumi Aceh. Gempa bumi dan tsunami seakan menjadi momentum untuk mengintrospeksi diri bagi masing-masing pihak yang berperang. Masyarakat Aceh yang pernah berduka akibat tekanan dan kehilangan sanak keluarganya dalam kurun waktu sejak DOM digelar hingga Aceh ditetapkan sebagai daerah Operasi Darurat Militer, pada tahun 2002, —ketika masa pemerintahan Presiden Megawati—, sekonyong-konyong berubah menjadi luka yang lebih dalam, akibat gampa dan tsunami; kehilangan jiwa sanak dan keluarga hingga harta benda dan traumatis yang berkepanjangan.

Derita Aceh yang tak kunjung usai mendapat simpati dari masyarakat internasional untuk berkomitmen membantu mengurangi beban dan duka yang dirasakan. Hanya dalam kurun waktu sepekan, berbagai bantuan melalui angkatan bersenjata dari masing negara, telah datang melalui darat laut dan udara. Di antaranya diawali oleh Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Turki, Selandia Baru, Australia dan Pakistan. Begitupun berbagai LSM dari lokal dan mancanegara, terus berdatangan. Mereka datang dengan membawa berbagai fasilitas dan perlengkapan yang bisa digunakan untuk menangani permasalahan kemanusiaan yang terjadi di berbagai tempat di Aceh. GAM terpana; TNI/ Polri terkesima, keduanya sejenak diam seribu bahasa. Hingga muncul inisiatif untuk mengambil langkah-langkah diplomasi, dengan mediasi internasional oleh sebuah lembaga independen, Crisis Management Initiatives (CMI) yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.

Kini Aceh telah melewati masa rekoveri dan pemulihan yang intens. Perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustu 2005, di Helsinki, telah menyediakan ruang bagi GAM untuk berpartisipasi secara politis di Aceh. Ruang untuk membentuk partai lokal telah diwujudkan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. Setahun pascatanda tangan perdamaian, dalam pemilu 2006, GAM yang membentuk sayap politik Partai Aceh (PA), menang mutlak hampir di seluruh daerah pemilihan yang melaksanakan pilkada untuk mengusung Bupati/ Walikota dan Gubernur Aceh. Kemudian dalam pemilu legislative tahun 2009, PA merebut 33 kursi DPRA dari total 69 kursi yang tersedia atau setara dengan 46,96 persen jumlah suara sah hasil pemilihan umum yang dikumpulkan. Demikian juga di seluruh kabupaten/ kota, PA banyak meraih kursi untuk mengungguli partai lokal lainnya dan partai nasional yang lebih dulu ada.

Peta politik Aceh yang sedianya berubah sejak kehadiran partai local, kini menjadi lebih berwarna ketika beberapa mantan panglima wilayah GAM menarik diri dari PA dan kemudian bersama mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ikut mendirikan Partai Nasional Aceh (PNA). Hasil pemilihan legislatif 2014 juga memberikan distribusi yang lebih merata, apalagi dengan kehadiran partai lokal baru dan partai nasional baru, seperti, Gerindra dan Nasdem, misalnya. Dari 81 kursi di DPRA yang diperebutkan, PA, hanya bisa meraih 29 kursi, (35,35 persen suara). Mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dari pemilu 2009. Semarak politik Aceh pun tidak lagi mampu didominasi oleh PA, meskipun dalam pilkada 2012, PA berhasil memenangkan pasangan Dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi suara paremen Aceh tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh PA sebagaimana terjadi dalam parlemen periode sebelumnya.

Bagi masyarakat Aceh, barangkali, tidak terlalu penting, siapa yang menguasai perlemen dan siapa pula yang menguasai pemerintahan. Yang diharapkan adalah agar perdamaian yang telah dicapai bisa langgeng dan berjalan baik serta bisa memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Masyarakat ingin agar siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan Aceh, mereka adalah yang mampu mewujudkan pembangunan di seluruh Aceh, memberikan kesejahteraan serta dapat menjadikan Aceh sebagai provinsi yang maju, setara dengan provinsi lainnya yang telah lebih dulu maju dalam segala bidang. Karena gubernur dan wakil gubernur yang ada saat ini berasal dari mantan “orang penting GAM”, maka sudah selayaknya keduanya harus membuktikan cita-cita dan perjuangan mereka dalam bentuk kesejahteraan dan kemajuan, bukan untuk sekelompok orang, melainkan bagi seluruh masyarakat Aceh secara adil dan merata….**